Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Tekanan ini mencakup kenaikan inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga, seiring melonjaknya harga komoditas global. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 2 Maret 2026.
Potensi Dampak pada Komoditas dan Ekonomi Nasional
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa konflik tersebut dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas yang dimaksud meliputi minyak mentah, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.
“Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas (ICP, batu bara, CPO, nikel); tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga; serta aktivitas ekonomi secara parsial,” ujar Deni kepada Kompas.com pada Senin (2/3/2026).
Meskipun demikian, Deni menambahkan bahwa kenaikan harga komoditas ekspor utama justru berpotensi menahan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sebagai eksportir utama batu bara, CPO, dan nikel dapat memperoleh keuntungan dari lonjakan harga global ini.
Mitigasi Harga Energi dan Dampak Perdagangan
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan dampak kenaikan harga energi domestik. Kebijakan subsidi energi akan diterapkan guna memastikan harga BBM dan listrik terjangkau bagi masyarakat.
“Dampak kenaikan harga energi domestik dimitigasi melalui kebijakan subsidi untuk memastikan harga BBM dan listrik terjangkau bagi masyarakat,” kata Deni.
Dari sisi perdagangan, pemerintah menilai dampak konflik terhadap ekspor Indonesia relatif terbatas. Porsi ekspor Indonesia ke negara-negara Teluk masih kecil, yakni sekitar 8,7 miliar dollar AS dari total hampir 300 miliar dollar AS.
Meski demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap menjadi perhatian serius yang perlu diwaspadai.
Proyeksi Fiskal dan Stabilitas APBN
Secara fiskal, konflik geopolitik ini berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara atau windfall dari lonjakan harga komoditas ekspor unggulan. Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak juga berisiko meningkatkan beban belanja negara, terutama untuk subsidi energi.
Deni menjelaskan, “Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari sisi komoditas andalan ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat.”
Pemerintah memastikan defisit APBN akan tetap dijaga sesuai batas yang telah ditetapkan. Pemantauan situasi global dan koordinasi dengan otoritas terkait akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kita tidak mau berspekulasi dulu, semua masih terus dilakukan pemantauan,” tutur Deni.
Informasi lengkap mengenai potensi dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi Indonesia ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Keuangan pada Senin, 2 Maret 2026.