Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara resmi melaporkan dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi dari mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 23 Februari 2026. Laporan ini terkait penggunaan jet pribadi saat peresmian Gedung Balai Sarkiah di Takalar, Sulawesi Selatan.
KPK Mulai Verifikasi Laporan
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Waluyo menambahkan, hasil analisis akan diumumkan dalam 30 hari kerja setelah pelaporan. KPK akan menentukan status fasilitas jet pribadi yang digunakan Nasaruddin, apakah termasuk milik negara atau milik penerima.
“Nantinya, jika kami menetapkan status dan diperlukan kompensasi atau uang pengganti, akan disampaikan melalui surat keputusan (SK) resmi,” jelas Waluyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.
Penjelasan Menteri Agama dan Kemenag
Nasaruddin Umar menegaskan kedatangannya ke KPK untuk menyampaikan laporan terkait penggunaan jet pribadi tersebut. “Saya datang ke sini untuk menyampaikan hal itu ya (menumpangi jet). Dan alhamdulillah sudah berjalan lancar,” kata Nasaruddin di gedung ACLC KPK.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan penjelasan mengenai fasilitas jet pribadi tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyebut bahwa jet tersebut disediakan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan penyelenggara acara.
“Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif siapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat,” ujar Thobib, seperti dikutip dari situs resmi Kemenag pada Kamis, 19 Februari.
Thobib menambahkan, seluruh moda transportasi perjalanan disiapkan oleh penyelenggara. Peresmian Gedung Balai Sarkiah, yang berlokasi di Kelurahan Sabintang, Takalar, Sulawesi Selatan, dilakukan pada Minggu, 15 Februari, sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.
Informasi mengenai laporan dugaan gratifikasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Direktur Gratifikasi KPK Arif Waluyo pada Senin, 23 Februari 2026.