Pengadaan 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun melalui skema impor untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memicu perdebatan luas di publik. Kebijakan ini dilihat sebagian pihak sebagai langkah strategis untuk memperkuat distribusi pangan desa, sementara pihak lain mempertanyakan implikasinya terhadap industri otomotif nasional.
Perdebatan ini sesungguhnya membuka ruang refleksi lebih mendasar mengenai posisi belanja publik dalam strategi pembangunan industri nasional. Literatur ekonomi pembangunan modern memandang pengadaan publik bukan sekadar instrumen administratif untuk memperoleh barang termurah, melainkan alat strategis yang mampu membentuk pasar, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas produksi domestik.
Pengadaan Publik sebagai Instrumen Strategis
Ekonom Mariana Mazzucato dalam karyanya The Entrepreneurial State dan berbagai tulisan lanjutan tentang mission-oriented policies, menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga menciptakan dan membentuk pasar. Dalam kerangka ini, pengadaan publik menjadi instrumen sisi permintaan (demand-side policy) yang dapat mendorong transformasi struktural.
Melalui makalah “Rethinking the Economics of Public Procurement” (UCL IIPP, 2025) dan laporan IMF “Policy with a Purpose” (2024), Mazzucato menunjukkan bahwa belanja pengadaan global yang mencapai sekitar 13 triliun dolar AS per tahun merupakan tuas kebijakan yang sangat kuat untuk mengarahkan investasi swasta sesuai prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengadaan kendaraan dalam jumlah sangat besar tidak dapat dilihat semata sebagai keputusan efisiensi harga, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah struktur industri.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui Recommendation on Public Procurement juga menegaskan bahwa pengadaan publik bersifat strategis. Ia bukan hanya alat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, termasuk penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), inovasi, dan keberlanjutan industri.
Laporan Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement (2025) mencatat bahwa banyak negara anggota mulai mengintegrasikan kebijakan industri ke dalam desain sistem pengadaan mereka. Praktik internasional mutakhir tidak lagi memisahkan pengadaan dari strategi industrialisasi, keduanya saling terkait. Rezim perdagangan global melalui WTO Government Procurement Agreement (GPA) menekankan prinsip non-diskriminasi, namun tetap menyediakan ruang fleksibilitas untuk tujuan tertentu, termasuk keamanan nasional, perlindungan lingkungan, dan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
Dampak Struktural pada Industri Domestik
Relevansi teori Albert O. Hirschman dalam The Strategy of Economic Development (1958) menjadi penting untuk memahami dampak konkret pengadaan terhadap struktur industri domestik. Hirschman memperkenalkan konsep backward linkages dan forward linkages. Industri dengan backward linkage tinggi akan menarik permintaan input dari sektor hulu, seperti baja, karet, plastik, elektronik, dan komponen kecil-menengah.
Industri otomotif secara klasik dikenal memiliki keterkaitan ke belakang yang luas. Ketika pemerintah membeli kendaraan yang diproduksi dengan kandungan lokal tinggi, efeknya tidak berhenti pada pabrik perakitan. Dampaknya mengalir ke industri baja, ban, kaca, kabel, hingga usaha kecil pemasok komponen. Dalam kerangka analisis Input-Output yang dikembangkan Wassily Leontief, efek tersebut dapat diukur melalui multiplier effect.
Setiap rupiah belanja yang berputar di dalam negeri menciptakan nilai tambah tambahan melalui gaji pekerja, pembelian bahan baku, dan aktivitas turunan lainnya. Sebaliknya, jika pengadaan dilakukan dalam bentuk impor utuh (completely built-up/CBU), maka terjadi import leakage, di mana nilai tambah berpindah ke negara pengekspor. Semakin besar komponen impor, semakin rendah pengganda output nasional.
Dalam konteks teori Hausmann dan Rodrik tentang self-discovery, kebijakan industri seharusnya mendorong sektor yang memiliki eksternalitas informasi dan keterkaitan tinggi. Sektor otomotif termasuk dalam kategori ini karena efek rambatannya luas. Jika kebijakan permintaan publik tidak diarahkan untuk memperkuat keterkaitan tersebut, maka negara berisiko kehilangan momentum pembelajaran industri (industrial learning).
Pengalaman banyak negara Asia Timur menunjukkan bahwa belanja negara dan kebijakan industri berjalan beriringan. Jepang melalui MITI, Korea Selatan pada era industrialisasi awal, hingga China dalam beberapa dekade terakhir, memanfaatkan instrumen permintaan domestik untuk membangun skala produksi dan mempercepat technological upgrading. Negara dalam paradigma developmental state secara sadar mengarahkan sumber daya untuk memperdalam kapasitas manufaktur.
Efisiensi Harga versus Nilai Jangka Panjang
Pertimbangan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, soal efisiensi harga memang penting, tetapi tidak cukup. Teori keuangan publik membedakan antara cheapest price dan value for money. Value for money mencakup dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam jangka panjang.
Pengadaan kendaraan seharusnya menghitung total cost of ownership, seperti biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, nilai residu, serta dampak fiskal jangka panjang. Harga pembelian yang lebih rendah belum tentu menghasilkan biaya total yang lebih kecil apabila tidak diimbangi dengan jaringan purna jual yang kuat dan ketersediaan komponen domestik.
Selain itu, kebijakan pengadaan memiliki dimensi tata kelola. OECD menekankan pentingnya keseimbangan antara transparansi dan pencapaian tujuan kebijakan sekunder. Artinya, pengadaan harus terbuka dan kompetitif, tetapi tetap konsisten dengan arah pembangunan industri nasional. Ketika skala pengadaan sangat besar, desain kebijakan menjadi krusial.
Spesifikasi teknis, skema pembiayaan, dan mekanisme pelibatan industri domestik akan menentukan apakah kebijakan tersebut menghasilkan industrial deepening atau justru memperlebar ketergantungan pada rantai nilai global tanpa keterkaitan domestik yang kuat. Laporan UNCTAD tentang Global Value Chains memperingatkan mengenai risiko enclave economy, yaitu kondisi ketika suatu negara terlibat dalam rantai nilai global, tetapi hanya pada tahap perakitan dengan nilai tambah rendah dan keterkaitan domestik terbatas. Jika pengadaan besar tidak dirancang untuk memperkuat rantai pasok lokal, maka risiko ini semakin nyata.
Arah Kebijakan untuk Transformasi Industri
Diskusi tentang pengadaan kendaraan koperasi seharusnya tidak terjebak pada dikotomi sederhana antara impor dan produksi lokal. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan ini memperkuat kapasitas manufaktur nasional dalam jangka panjang. Apakah ia mendorong peningkatan kandungan lokal, pembelajaran teknologi, dan ekspansi pasar domestik bagi industri komponen? Ataukah ia sekadar memenuhi kebutuhan logistik tanpa efek transformasional?
Belanja publik adalah pernyataan arah pembangunan. Ia mencerminkan pilihan strategis negara dalam membentuk struktur ekonomi. Dalam konteks Indonesia yang masih berupaya memperdalam industrialisasi dan menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), konsistensi antara kebijakan fiskal dan strategi industri menjadi sangat penting.
Program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang mulia, yaitu memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa. Namun, keberhasilannya akan lebih bermakna apabila pada saat yang sama ia juga menjadi bagian dari strategi transformasi industri nasional. Penguatan desa dan penguatan manufaktur seharusnya tidak dipertentangkan, keduanya dapat dirancang berjalan paralel.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui analisis mendalam tentang pengadaan publik dan dampaknya terhadap industri nasional yang dirilis pada Sabtu, 21 Februari 2026.