Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menandatangani Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk melegalkan aktivitas pertambangan skala kecil yang umumnya menggunakan teknologi sederhana dengan dukungan modal terbatas.
Persetujuan IPR di Wilayah Sulawesi Selatan
Dalam kunjungannya pada Sidang Dewan Pleno (SDP) 2026 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Makassar, Minggu (15/2/2026), Bahlil mengonfirmasi bahwa Sulawesi Selatan termasuk dalam daftar provinsi tersebut. Ia menyatakan telah menindaklanjuti surat dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terkait permohonan izin di enam titik wilayah.
“Sudah saya tandatangani, ada sekitar 18 provinsi,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa setelah penandatanganan di tingkat pusat, proses pemberian IPR kepada para pengusaha di daerah akan dilakukan langsung oleh gubernur setempat.
Langkah Strategis untuk Kepastian Hukum
Penerbitan izin ini diharapkan mempermudah pelaku usaha tambang rakyat dalam menjalankan operasionalnya secara legal. Bahlil menekankan pentingnya langkah ini agar beban administratif bagi penambang kecil tidak semakin berat. Upaya ini selaras dengan rencana Kementerian ESDM untuk menerbitkan total 313 izin baru tambang rakyat.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan sejak tahun 2025 merupakan fondasi utama untuk memberikan kepastian hukum. Berikut adalah rincian usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diterima kementerian hingga akhir Januari lalu:
- Kalimantan Tengah: 129 blok
- Sumatra Barat: 121 blok
- Sulawesi Utara: 63 blok
Informasi mengenai perkembangan izin pertambangan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri ESDM dalam rangkaian agenda nasional di Makassar serta data teknis dari laman resmi kementerian.