Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di sejumlah kota besar. Fokus utama adalah menghentikan praktik open dumping, khususnya di kawasan Bantar Gebang dan Sunter, melalui penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE).
Pemerintah menargetkan implementasi teknologi PSEL dapat diselesaikan paling lambat pada akhir 2027. Program ini direncanakan akan dibangun di 33 kota di Indonesia dan diharapkan mampu menekan volume sampah nasional hingga 20 persen.
Target Implementasi PSEL dan Penekanan Volume Sampah
Zulhas menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memandang persoalan sampah sebagai isu mendesak. “2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, (seperti yang) di Bali, ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/2/2026).
Empat Skema Teknologi Pengelolaan Sampah Nasional
Selain PSEL, Zulhas memaparkan bahwa pemerintah menyiapkan empat skema teknologi berbeda untuk pengelolaan sampah. Pendekatan ini dirancang agar penanganan limbah tidak hanya terfokus di kota besar, tetapi juga dapat diterapkan di wilayah pedesaan maupun daerah yang belum memungkinkan menggunakan teknologi PSEL.
- TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) non-RDF (refuse derived fuel)
- TPST RDF
- TPS3R (tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle)
- Pengolah organik dari sumbernya atau dari masyarakat langsung
Perangkat dan mesin pengolahan sampah yang dibutuhkan nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem e-katalog. Hal ini bertujuan agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait yang ingin mengadopsi teknologi tersebut.
Komitmen Penegakan Hukum dan Arahan Presiden Prabowo
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat penegakan hukum guna menghentikan praktik open dumping yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk di Bantar Gebang dan beberapa titik di Bali. “Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog. Sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegakan hukum akan dilaksanakan dengan konsisten ya,” tegas Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pembangunan 34 proyek untuk mengubah sampah menjadi energi (WTE) guna menanggulangi permasalahan sampah di dalam negeri. Pemerintah memperkirakan pada 2028 atau lebih cepat, hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia akan penuh menampung sampah atau overcapacity.
“Masalah bangsa ini sekarang yang juga sangat krusial adalah masalah sampah. Untuk itu tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota,” ujar Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026).
Informasi lengkap mengenai strategi pengelolaan sampah nasional ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin, 23 Februari 2026, serta arahan Presiden Prabowo Subianto yang dirilis pada 2 Februari 2026.