Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk turun langsung mengecek perkembangan harga bahan pokok di pasar. Permintaan ini menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah pada minggu pertama Ramadan.
Arahan Sekjen Kemendagri untuk Pengendalian Harga
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya TPID untuk aktif di lapangan. “Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis pada Senin, 23 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga terjadi di tingkat distributor, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, Tomsi meminta pemerintah daerah, khususnya TPID, untuk bersikap tegas terhadap distributor yang menaikkan harga di atas HET.
“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegasnya.
Peran Bulog dalam Stabilisasi Harga Beras
Selain TPID, Tomsi juga meminta Perum Bulog untuk turut serta mengendalikan kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Ia menyarankan Bulog menambah stok beras di wilayah yang mengalami lonjakan harga agar kenaikan yang melebihi HET dapat ditekan.
“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit (melebihi HET)’. Tidak bisa,” ungkap Tomsi, menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga.
Harapan Lebaran Terbaik dari Sisi Harga
Tomsi menambahkan bahwa pengendalian harga bahan pokok yang optimal akan sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai langkah pengendalian inflasi perlu terus diperkuat oleh jajaran TPID.
“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir (dalam mengendalikan harga bahan pokok), maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada Senin, 23 Januari 2026.