Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut dinilai akan mengganggu jalur perdagangan global serta memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.
Dampak Langsung pada Rute Perdagangan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, khususnya yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis bagi perdagangan energi dan barang global, kini telah ditutup dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat.
“Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya sarana saat ini Selat Hormuz ditutup, dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat,” ujar Shinta saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (1/3/2026).
Penutupan jalur ini secara otomatis menghambat arus kapal dagang yang membawa barang dan komoditas, sehingga kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia berpotensi terganggu dalam waktu dekat.
Potensi Lonjakan Biaya Logistik
Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk. Gangguan di jalur ini tidak hanya memengaruhi perdagangan langsung ke Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi menuju Eropa dan Afrika.
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik. Ia mencatat bahwa risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik.
Pada saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut. Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut.
“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas, ke kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika karena eskalasi konflik ini,” paparnya.
Antisipasi Dampak dalam Beberapa Minggu ke Depan
Dampak langsung dari eskalasi konflik ini diperkirakan dapat mulai terlihat dalam dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Shinta memastikan gangguan pada jalur perdagangan dan kenaikan biaya logistik berpotensi segera dirasakan pelaku usaha.
“Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga dua, tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi,” beber Shinta.
Tekanan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi Nasional
Di luar dampak langsung, kondisi tersebut juga bisa memicu tekanan inflasi di dalam negeri, terutama pada barang-barang impor yang berasal dari kawasan terdampak, mulai dari bahan bakar minyak hingga komoditas konsumsi seperti kurma. Tekanan harga ini berpotensi semakin terasa karena bertepatan dengan periode Ramadan dan Lebaran, ketika permintaan domestik meningkat secara musiman.
Lebih jauh, perkembangan konflik perlu diantisipasi dari sisi ketahanan fundamental ekonomi nasional. Gejolak di Timur Tengah berisiko mengguncang stabilitas harga minyak global, yang pada akhirnya dapat memengaruhi beban impor energi, beban subsidi pemerintah, posisi cadangan devisa, neraca pembayaran (balance of payments/BOP), serta nilai tukar rupiah.
“Tergantung pada perkembangan konflik, kita juga perlu “bracing” dampak konflik ini thd resiliensi fundamental ekonomi nasional. Ini khususnya perlu diwaspadai karena konflik ini bisa mengguncang stabilitas harga minyak global yang dapat memengaruhi beban impor, beban subsidi, posisi foreign currency reserves, BOP, dan nilai tukar Indonesia,” kata Shinta.
Pemerintah Diharapkan Beri Stimulus Produktivitas
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat secara pre-emptive memantau ketahanan ekonomi nasional dan bergerak lebih lincah dalam menciptakan stimulus produktivitas yang diperlukan, khususnya untuk mendorong ekspor dan investasi asing langsung (FDI).
Langkah tersebut penting agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan nasional tidak terganggu oleh efek rambatan konflik global. “Jadi kami berharap pemerintah bisa secara pre-emptive memonitor resiliensi fundamental ekonomi nasional dan lebih agile dalam menciptakan stimulasi produktivitas ekonomi yang dibutuhkan (khususnya di sisi ekspor dan FDI) agar stabilitas makro ekonomi nasional terus kondusif thd pertumbuhan dan tidak terganggu krn spillover dampak konflik ini,” lanjutnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dirilis pada Minggu, 1 Maret 2026.