Indonesia, sebagai negara yang berambisi menapaki jenjang kemakmuran, dihadapkan pada isu krusial: ancaman deindustrialisasi dini. Fenomena ini muncul ketika kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan signifikan, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak anggapan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi.
Sejarah dan Gejala Deindustrialisasi Dini
Pada era 1970-an hingga 1990-an, industrialisasi Indonesia menjadi aset penting pembangunan ekonomi. Kontribusi sektor industri terhadap PDB melonjak dari kurang dari 9 persen pada awal 1970-an menjadi lebih dari 25 persen pada 1996. Momen ini menandai Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil dalam industrialisasi.
Namun, sejak awal milenium baru, tren perlahan berubah. Deindustrialisasi dini didefinisikan sebagai kondisi ketika kontribusi sektor industri terhadap PDB menurun secara signifikan dalam jangka panjang, bertepatan dengan penurunan peran manufaktur sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi.
Data menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional mencapai sekitar 17,39 persen pada triwulan III-2025. Angka ini relatif stagnan dan berada di bawah level yang dulu disebut sebagai tanda industrialisasi kuat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat bahwa sejak 2014, proporsi manufaktur terhadap PDB terus turun dari sekitar 21,3 persen menjadi kisaran 17,39 persen pada 2025, menunjukkan ketidakstabilan peran manufaktur.
Pemerintah Bantah, Analis Beri Peringatan
Klaim Positif dari Kementerian Perindustrian
Kemenperin masih berkeyakinan bahwa industri manufaktur tercatat tumbuh di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional pada periode Juli–September 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,54 persen pada triwulan III-2025, meskipun turun tipis dari 5,68 persen pada triwulan II-2025.
Data yang diolah Kemenperin juga menunjukkan kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional mencapai 17,39 persen pada triwulan III-2025, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 16,92 persen. Selain itu, berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD 265,07 miliar. Pemerintah juga menekankan tren positif dalam ekspor produk manufaktur, seperti peningkatan ekspor nonmigas pada Desember 2025 sebesar lebih dari 11 persen secara tahunan, khususnya produk industri pengolahan.
Indikator yang Menunjukkan Kontraksi
Meski pertumbuhan manufaktur positif, trennya sering berada di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menandakan manufaktur tidak lagi berperan sebagai motor utama pertumbuhan nasional. Indeks Purchasing Managers (PMI) yang menurun di bawah 50 pada 2025 juga menunjukkan kontraksi aktivitas manufaktur.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar tercatat meningkat tajam di paruh pertama 2025, termasuk di sektor industri, memicu kekhawatiran tentang daya serap tenaga kerja industri yang turun drastis. Kepercayaan pelaku usaha terhadap pertumbuhan industri kadang tampak lebih didorong oleh kebijakan fiskal jangka pendek atau stimulus ekonomi, bukan oleh daya saing struktural jangka panjang. Banyak perusahaan kini lebih fokus untuk bertahan daripada berkembang, diperparah oleh kondisi ketidakpastian global seperti kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.
Isu ini makin pelik ketika tren basis industri yang semula padat karya kini lebih banyak beralih ke komoditas sumber daya, seperti minyak sawit, nikel, dan mineral lain. Pergeseran ini justru tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor manufaktur tradisional, berdampak langsung pada kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.
Faktor Struktural Pemicu Deindustrialisasi
- Ketergantungan pada Komoditas Primer: Sejak awal 2000-an, Indonesia menikmati booming harga komoditas global yang disebut Dutch Disease. Sektor perdagangan komoditas menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan industri manufaktur, sehingga modal dan investasi cenderung mengalir ke sektor primer.
- Tantangan Daya Saing: Struktur biaya produksi di Indonesia seringkali lebih tinggi daripada negara tetangga. Biaya energi, logistik, dan administrasi yang relatif tinggi, serta proses perizinan yang lama dan biaya tak terduga, membuat investor manufaktur mencari peluang di luar negeri.
- Tenaga Kerja dan Teknologi: Permasalahan dalam peningkatan produktivitas dan serapan tenaga kerja industri menjadi isu penting. Penelitian menunjukkan tren anomali hubungan negatif antara peningkatan efisiensi dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.
- Kebijakan Industri yang Kurang Konsisten: Kritik para pengusaha dan analis menyebut bahwa kebijakan proteksi industri domestik sering kali longgar, dan iklim investasi belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan industri padat karya yang berkelanjutan.
Dampak Jangka Panjang bagi Perekonomian Indonesia
- Pertumbuhan Lapangan Kerja Melambat: Sektor manufaktur tradisional selama ini menjadi penyerap besar tenaga kerja. Penurunan peran ini akan menekan peluang kerja formal dan memperbesar ketergantungan terhadap sektor informal.
- Pertumbuhan PDB yang Rentan: Ekonomi yang semakin bergantung pada komoditas berpotensi membuat pertumbuhan lebih rentan terhadap fluktuasi harga global, bukan dikendalikan oleh produksi barang bernilai tinggi.
- Distribusi Pendapatan yang Melambat: Tanpa basis industri yang kuat, pertumbuhan tidak akan terlalu menyentuh kelompok kelas menengah yang merupakan basis konsumsi stabil. Data menunjukkan tren bagian kelas menengah yang stagnan atau bahkan menyusut.
- Ketertinggalan dalam Inovasi dan Teknologi: Manufaktur modern erat kaitannya dengan inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas. Jika basis ini melemah, kemampuan Indonesia untuk bersaing di rantai nilai global akan semakin tertinggal.
Strategi Mengatasi dan Menyelamatkan Visi Indonesia Emas 2045
- Kebijakan Industri yang Berani dan Konsisten: Pemerintah perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang memprioritaskan perkembangan industri padat karya, teknologi tinggi, serta peningkatan nilai tambah domestik, bukan sekadar memfokuskan pada ekspor komoditas sumber daya.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan industri modern, termasuk teknologi digital, otomasi, dan industri hijau, harus menjadi prioritas. Penguatan pendidikan vokasi perlu menjadi fokus pemerintah.
- Meningkatkan Daya Saing Domestik: Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pengurangan biaya produksi melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan aturan, serta insentif bagi investasi manufaktur dapat membantu memperbaiki iklim investasi.
- Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kebijakan fiskal harus mendukung investasi jangka panjang pada manufaktur, bukan sekadar stimulus jangka pendek yang meredam gejolak ekonomi saja.
Isu deindustrialisasi dini Indonesia memang kompleks. Pemerintah secara resmi masih menolak bahwa Indonesia telah memasuki fase ini, menunjuk pada beberapa indikator yang tetap positif. Namun, banyak analis melihat tren struktural yang mendalam masih memperlihatkan gejala-gejala melemahnya basis manufaktur. Tanda-tanda telah muncul selama lebih dari satu dekade, namun waktu untuk bertindak belum sepenuhnya habis, selama kebijakan yang tepat, inovatif, dan konsisten ditegakkan. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar, pasar domestik yang luas, serta potensi teknologi dan inovasi. Namun, tanpa kebangkitan baru sektor manufaktur yang strategis, negara ini berisiko terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bukan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya dapat menjauhkan visi Indonesia Emas 2045.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui berbagai analisis pakar ekonomi dan data resmi dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian yang dirilis hingga triwulan III-2025.