Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan fakta memilukan di balik upaya penguatan pendidikan vokasi di Indonesia. Meski kurikulum dirancang praktis dan keterhubungan dengan industri terus ditingkatkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Per November 2025, sumbangan tamatan vokasi terhadap angka pengangguran nasional mencapai 8,45 persen.
Ketimpangan Struktur Pasar Tenaga Kerja
Data BPS menunjukkan sebuah anomali dalam struktur ketenagakerjaan nasional. Berbeda dengan lulusan SMK, lulusan Sekolah Dasar (SD) justru menjadi penyumbang TPT paling rendah, yakni hanya sebesar 2,29 persen. Dari total 147,91 juta penduduk yang bekerja, sekitar 34,63 persen merupakan lulusan SD, sementara lulusan SMK hanya berkontribusi sekitar 14,06 persen terhadap total pekerja.
Rendahnya angka pengangguran di tingkat pendidikan dasar ini merefleksikan struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Hal ini memicu pertanyaan mendalam mengenai kesiapan struktur pasar kerja dalam menyerap kompetensi teknis yang dihasilkan oleh sekolah vokasi.
Kesenjangan Teknologi dan Ruang Kosong Industri
Tingginya pengangguran lulusan SMK juga mencerminkan kedalaman struktur industri nasional yang belum optimal. Sektor industri pengolahan memang mendominasi ekonomi dengan andil 19,07 persen pada 2025, namun Indonesia masih bertumpu pada sektor berbasis komoditas dan teknologi menengah ke bawah. Laporan CEOWorld Magazine 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-93 dalam kemajuan teknologi, berada di bawah Kamboja yang menempati urutan ke-60.
Meskipun proyek strategis seperti pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia senilai Rp 65 triliun dan enam proyek hilirisasi senilai Rp 110 triliun mulai berjalan, industrial deepening belum merata. Industri padat karya masih menyerap lulusan SD, sedangkan sektor teknologi tinggi lebih memilih lulusan perguruan tinggi, sehingga lulusan SMK kehilangan ruang di tengah.
Ancaman Jobless Industrialization dan Peran Kebijakan
Indonesia kini menghadapi risiko jobless industrialization, sebuah kondisi di mana sektor manufaktur berkontribusi besar pada nilai tambah ekonomi namun minim dalam penyerapan tenaga kerja. Faktor regulasi, kebijakan upah minimum, dan keterbatasan akses kredit diidentifikasi sebagai penghambat utama transformasi ini di tengah fase bonus demografi.
Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan makroekonomi menjadi krusial. Bank Indonesia (BI) telah melakukan bauran kebijakan dengan menjaga inflasi dan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 397,9 triliun hingga Januari 2026. Langkah ini dibarengi penurunan suku bunga kebijakan sebesar 150 basis poin sejak September 2024 untuk mendorong ekspansi kapasitas produksi industri.
Namun, upaya tersebut memerlukan dukungan reformasi struktural yang konsisten. Catatan Moody’s yang menurunkan prospek peringkat kredit investasi nasional menjadi negatif menjadi peringatan penting untuk meningkatkan kondusivitas iklim usaha. Tanpa stabilitas dan transparansi kebijakan, paradoks pengangguran di ruang kelas vokasi dikhawatirkan akan terus berlanjut.
Informasi mengenai statistik ketenagakerjaan dan analisis struktur industri ini merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik serta laporan kebijakan moneter yang dirilis hingga awal tahun 2026.