Darmawan, seorang kurir berusia 41 tahun di Kabupaten Bekasi, telah menghabiskan lebih dari Rp 100 juta untuk sewa kontrakan selama 13 tahun tanpa pernah memiliki hunian sendiri. Setiap bulan, ia menyisihkan Rp 700.000 dari penghasilan rata-rata Rp 5 juta, ditambah Rp 3 juta dari usaha istrinya, untuk rumah petakan yang ia tinggali bersama tiga anaknya. Kisah Darmawan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi jutaan pekerja informal di Indonesia dalam mengakses kepemilikan rumah.
Backlog Perumahan Nasional dan Tantangan Pekerja Informal
Persoalan yang dialami Darmawan terjadi di tengah isu nasional yang lebih besar. Pemerintah mencatat angka backlog atau kekurangan rumah telah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025, meningkat signifikan dari 9,9 juta unit pada tahun 2023. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2025.
Di sisi lain, struktur tenaga kerja Indonesia menunjukkan mayoritas pekerja berstatus informal. BPS mencatat pada November 2025, sebanyak 57,7 persen dari 147,91 juta penduduk bekerja berstatus informal. Kondisi ini berarti sebagian besar pekerja tidak memiliki slip gaji tetap, yang seringkali menjadi kendala utama dalam pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) formal.
Peran BTN dalam Menjembatani Akses Perumahan
Dalam ekosistem pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berperan sebagai penghubung utama antara sisi pasokan dan permintaan. Bank ini bermitra dengan lebih dari 10.000 pengembang di seluruh Indonesia, termasuk pengembang kecil di daerah, melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP) untuk memastikan ketersediaan rumah.
Dari sisi permintaan, BTN mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif bagi pekerja informal. Penilaian kelayakan tidak semata-mata bertumpu pada slip gaji, melainkan juga mempertimbangkan arus kas, karakter, dan kapasitas pembayaran. Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menyatakan bahwa skema tersebut dirancang agar pekerja informal lebih terjangkau untuk memperoleh KPR subsidi sekaligus tetap mendukung aktivitas usahanya.
Kolaborasi ini tecermin dalam angka realisasi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada Januari 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP secara nasional mencapai 7.312 unit senilai Rp 912,4 miliar. BTN mencatat penyaluran tertinggi dengan 4.160 unit, dan secara internal mencapai 6.749 unit termasuk akad dalam proses administrasi. Tahun ini, dari kuota nasional 350.000 unit, BTN memperoleh alokasi 172.000 unit.
Mengurai Kekhawatiran dan Peluang KPR bagi Pekerja Informal
Kekhawatiran soal riwayat kredit kerap menjadi hambatan psikologis di kalangan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan daftar hitam. Dari lebih 103.000 pemohon yang diklarifikasi, sekitar 42,9 persen penolakan terjadi karena ketidaklengkapan administrasi atau ketidaksesuaian dengan kriteria FLPP, bukan semata karena catatan kredit macet.
Informasi ini penting bagi Darmawan yang mulai menghitung ulang peluangnya. Jika harga rumah subsidi sekitar Rp 168 juta, uang muka minimal 1 persen berarti sekitar Rp 1,68 juta, dengan cicilan berkisar Rp 1 juta per bulan. Angka ini tidak jauh berbeda dari pengeluaran kontrakannya saat ini. Darmawan bertekad menyisihkan uang dari tips pelanggan dan menabung melalui aplikasi “bale by BTN” yang juga menyediakan informasi properti dan simulasi cicilan.
Darmawan memilih BTN karena keyakinannya terhadap bank tersebut sebagai penyedia pembiayaan KPR yang dikenal sejak dulu. Ia juga mengapresiasi kemudahan pendaftaran rekening dan fitur-fitur di aplikasi “bale by BTN” yang praktis. “Sekarang mungkin saya baru bisa hitung-hitung pakai simulasi dulu, siapa yang tahu akhir tahun ini atau tahun depan (bisa mulai) nyicil (rumah) beneran,” ujar Darmawan.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada berbagai kesempatan.