Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom terkait potensi lonjakan harga minyak dunia. Eskalasi konflik di Timur Tengah ini dinilai meningkatkan risiko volatilitas pasar minyak global, yang dapat berdampak signifikan pada perekonomian.
Kekhawatiran Pasar Minyak Global
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan bahwa pasar minyak global kini bersiap menghadapi volatilitas besar. Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (28/2/2026).
Perhatian utama pelaku pasar tertuju pada Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi lintasan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan pengiriman di selat strategis ini berisiko memicu lonjakan harga minyak secara drastis.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mencatat bahwa harga minyak dunia sudah mencapai 73 dolar AS per barel, naik dari 65 dolar AS per barel pada awal Februari 2026. Nailul memprediksi harga minyak bisa menyentuh 120 dolar AS per barel.
Ia membandingkan situasi ini dengan invasi Rusia ke Ukraina yang juga menyebabkan gejolak global. “Yang pasti adalah kenaikan harga minyak akan cukup signifikan. Apa yang dilakukan AS, sama saja seperti yang dilakukan Rusia ke Ukraina yang akan menyebabkan gejolak global,” ujar Nailul kepada Kompas.com pada Sabtu (28/2/2026).
Dampak pada Anggaran Negara
Kenaikan harga minyak global dinilai akan berdampak langsung pada beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah. “Ketika harga minyak naik, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak terutama untuk BBM,” kata Nailul.
Lonjakan subsidi tersebut berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika tidak ada realokasi anggaran yang memadai. Nailul menambahkan bahwa mengandalkan penerimaan negara akan percuma ketika ekonomi global semakin tidak menentu.
“Mengandalkan hutang baru pun susah karena ada laporan dari Moody’s dan terbaru S&P yang mengatakan kondisi pengelolaan fiskal kita buruk,” tukasnya, menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Chief Economist Bank Mandiri dan Ekonom CELIOS yang dirilis pada Sabtu, 28 Februari 2026.