Jumlah kelahiran di Jepang kembali mencatat penurunan selama sepuluh tahun berturut-turut hingga tahun 2025. Data resmi yang dirilis pada Kamis (26/2/2026) ini menyoroti tantangan serius bagi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam mengatasi krisis demografi yang semakin mendalam.
Data Terbaru Penurunan Populasi
Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan total 705.809 bayi lahir di Jepang sepanjang tahun 2025, menunjukkan penurunan 2,1 persen dari tahun 2024. Data ini mencakup kelahiran warga negara Jepang di dalam negeri, kelahiran warga negara asing di Jepang, serta bayi yang lahir dari warga negara Jepang di luar negeri.
Selain itu, sebanyak 505.656 pasangan melangsungkan pernikahan pada tahun 2025, meningkat 1,1 persen. Sementara itu, jumlah perceraian tercatat turun 3,7 persen menjadi 182.969 kasus. Angka kematian juga menunjukkan penurunan 0,8 persen dari tahun sebelumnya, dengan total 1.605.654 kematian.
Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah penduduk Jepang secara keseluruhan per Februari 2026 mencapai 122,86 juta jiwa. Angka ini menandai penurunan 0,47 persen, atau sekitar 580.000 jiwa, dibandingkan tahun sebelumnya.
Ancaman Krisis Demografi dan Dampaknya
Jepang, sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, menghadapi salah satu tingkat kelahiran terendah dan populasi yang terus menurun serta menua. Kondisi ini memicu berbagai masalah, termasuk kekurangan tenaga kerja, pembengkakan tagihan jaminan sosial, dan berkurangnya jumlah pembayar pajak.
Konsekuensi lebih lanjut adalah penambahan utang negara yang sudah besar, mengingat Jepang telah memiliki rasio utang tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar. Data tahun lalu juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas hampir mencapai 100.000 orang, dengan hampir 90 persen di antaranya adalah perempuan.
Dampak pada Komunitas Pedesaan dan Upaya Pemerintah
Penurunan populasi secara signifikan menghancurkan komunitas pedesaan di Jepang. Jumlah rumah kosong kini mencapai sekitar empat juta unit, dan sebuah studi terbaru memperkirakan lebih dari 40 persen kotamadya berisiko punah.
Para pemimpin Jepang telah berjanji untuk meningkatkan angka kelahiran, namun dengan keberhasilan yang terbatas. Sebagai salah satu upaya, pemerintah kota Tokyo bahkan mengembangkan aplikasi kencan sendiri, yang mengharuskan pengguna mengirimkan dokumen bukti status lajang dan menandatangani surat kesediaan menikah.
Perdana Menteri Sanae Takaichi pekan lalu menegaskan, “Menurunnya angka kelahiran dan menyusutnya populasi adalah keadaan darurat yang diam-diam akan secara bertahap akan mengikis vitalitas negara kita.”
Respons Kebijakan dan Tantangan Imigrasi
Meskipun peningkatan imigrasi dapat membantu membalikkan penurunan populasi dan masalah pasar tenaga kerja di Jepang, PM Takaichi yang berhaluan kanan telah berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras terhadap imigrasi. Kebijakan ini muncul di bawah tekanan dari partai Sanseito yang mengusung slogan “Jepang diutamakan”.
Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Masanao Ozaki pada hari Kamis menyatakan bahwa pemerintah berupaya membangun ekonomi yang lebih kuat untuk mengurangi beban ekonomi pengasuhan anak bagi keluarga pekerja. “Saya yakin ada beberapa keberhasilan. Namun sayangnya, kami belum berhasil membalikkan tren ini (penurunan angka kelahiran),” kata Ozaki.
Ia menambahkan, “Saya percaya (faktor penting) adalah mencapai perekonomian yang kuat.”
Informasi mendalam mengenai data demografi dan kebijakan terkait disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Kesehatan Jepang dan Kementerian Dalam Negeri, serta laporan dari Channel News Asia yang dirilis pada 26 Februari 2026.