Kementerian Hukum tengah mematangkan persiapan pembukaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai sekolah kedinasan baru yang dijadwalkan mulai menerima mahasiswa pada Maret 2026. Institusi ini hadir sebagai bagian dari penataan kelembagaan menyusul perubahan struktur kementerian, dengan fokus pada pengembangan empat program studi Hukum Terapan.
Persiapan Pembukaan dan Kuota Penerimaan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyatakan bahwa tahapan persiapan dilakukan setelah terbitnya izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saat ini, pihaknya tengah menunggu keputusan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL).
Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret, ujar Gusti Ayu Putu Suwardani dalam keterangan resminya. Poltekpin berencana membuka empat formasi dengan total kuota sebanyak 200 calon mahasiswa.
Mekanisme pendaftaran akan dikelola melalui kepanitiaan bersama yang melibatkan BPSDM, Biro SDM, dan unit eselon I terkait. Salah satu syarat administratif yang wajib dipenuhi adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali calon mahasiswa.
Transformasi Kelembagaan dan Migrasi Data
Poltekpin merupakan hasil peleburan dari dua sekolah kedinasan sebelumnya, yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Perubahan ini terjadi seiring pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian yang berbeda.
Dalam proses transisi ini, akan dibentuk pula Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Saat ini, proses migrasi data dari Poltekpin ke Poltek Imipas sedang berlangsung dan memerlukan validasi menyeluruh sebelum dua jurusan lama resmi ditutup.
Relokasi Kampus dan Alokasi Anggaran
Seiring dengan penataan ini, lokasi pendidikan Poltekpin akan dipindahkan dari Kampus Tangerang ke Kampus Depok Gandul. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tahun 2025 untuk revitalisasi gedung kelas yang pengerjaannya direncanakan mulai akhir bulan ini.
Kepala Biro Perencanaan, Rahmi Widhiyanti, menyebutkan usulan anggaran awal sebesar Rp17 miliar telah disiapkan. Namun, terdapat kebutuhan tambahan anggaran untuk fasilitas pendukung lainnya:
- Revitalisasi Asrama Pendidikan 1 hingga 6: Sekitar Rp37 miliar.
- Pengadaan meubelair dan fasilitas asrama: Sekitar Rp24 miliar.
Sekretaris Jenderal Nico Afinta menjelaskan bahwa proses penyerahan aset lahan seluas 13 hektare telah dilakukan untuk dialihstatuskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi lengkap mengenai pendaftaran dan perkembangan institusi ini disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Hukum yang dirilis pada Februari 2026.