Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 36,6 triliun per 21 Februari 2026. Angka ini setara dengan 10,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dialokasikan untuk MBG senilai Rp 335 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa implementasi program ini telah menjangkau 60,24 juta penerima. Program MBG dijalankan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Peningkatan Signifikan Jumlah Penerima
Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa jumlah penerima MBG mengalami peningkatan signifikan dibandingkan akhir tahun 2025. Pada akhir 2025, tercatat 53,8 juta penerima, yang kemudian melonjak menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja program MBG menunjukkan lonjakan drastis. Pada Februari 2025, program ini baru menjangkau 549.669 penerima melalui 246 SPPG, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45,2 miliar.
Sebaran Penerima dan Dampak Ekonomi
Sebaran penerima manfaat MBG telah mencakup seluruh wilayah Indonesia secara merata. Di Sumatra, jumlah penerima mencapai sekitar 12,3 juta orang, sementara di Sulawesi tercatat sekitar 4,4 juta orang.
Wamenkeu Suahasil tidak menampik bahwa serapan anggaran MBG per Februari 2026 bergerak relatif cepat. Realisasi pada Januari 2026 saja disebut sebesar Rp 19,5 triliun. Penyaluran anggaran program MBG ini turut mendorong peningkatan belanja barang pada Januari 2026, yang terealisasi secara total sebesar Rp 25,9 triliun.
Kinerja Belanja Negara Awal Tahun 2026
Secara keseluruhan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merealisasikan belanja negara sebesar Rp 227,3 triliun hingga Januari 2026. Angka ini setara dengan 5,9 persen dari pagu APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 131,9 triliun atau 4,2 persen dari pagu. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 55,8 triliun (3,7 persen dari pagu), sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp 76,1 triliun (4,6 persen dari pagu).
Peningkatan belanja K/L didorong oleh belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 9,5 triliun pada awal tahun, naik dua kali lipat dari Rp 4,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 95,3 triliun atau telah terserap 13,8 persen dari pagu, yang diharapkan mampu mempercepat aktivitas ekonomi di daerah.
Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja pada kuartal I-2026 akan mencapai Rp 809 triliun. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum belanja negara sebagai instrumen stimulus ekonomi.
Informasi lengkap mengenai realisasi anggaran ini disampaikan melalui konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 yang digelar pada Senin (23/2/2026).