Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 21 Februari 2026, secara resmi membatalkan kebijakan tarif impor terbesar dan paling ambisius yang pernah diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Keputusan ini disambut sebagai kemenangan hukum oleh ribuan perusahaan di AS, namun sekaligus membuka pekerjaan besar bagi pemerintah terkait mekanisme pengembalian dana tarif yang telah dipungut dan kini dinyatakan tidak sah.
Putusan Mahkamah Agung dan Implikasi Hukum
Dalam putusan dengan skor 6-3, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan pajak impor. Kewenangan tersebut secara konstitusional berada di tangan Kongres. Menariknya, dua dari tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump turut bergabung dengan suara mayoritas dalam membatalkan kebijakan tersebut.
Hingga pertengahan Desember 2025, otoritas bea cukai AS telah mengumpulkan total 133 miliar dollar AS dari tarif yang diberlakukan berdasarkan IEEPA. Sementara itu, sejumlah analis memperkirakan potensi pengembalian tarif ini bisa mencapai angka fantastis 175 miliar dollar AS, atau setara dengan sekitar Rp2.700 triliun (kurs Rp15.500 per dollar AS).
Proses Pengembalian Dana yang Berliku
Meskipun kemenangan hukum telah diraih, proses pengembalian dana atau refund diperkirakan akan berjalan lambat dan sangat kompleks. Perusahaan-perusahaan telah bersiap mengajukan klaim, namun tantangan administratif dan hukum diprediksi akan sangat besar.
Pernyataan Para Ahli
“Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang untuk sementara waktu,” ujar pengacara perdagangan Joyce Adetutu, mitra di Vinson & Elkins, sebagaimana dikutip dari AP News pada Sabtu, 21 Februari 2026. Menurut firma hukum Clark Hill, mekanisme refund kemungkinan akan melibatkan Badan Bea dan Perlindungan Perbatasan AS, Pengadilan Perdagangan Internasional di New York, serta pengadilan tingkat bawah lainnya.
Adetutu menambahkan, “Jumlah uangnya sangat besar. Pengadilan akan menghadapi kesulitan. Importir juga akan menghadapi kesulitan.” Dalam opini berbeda, Hakim Brett Kavanaugh menyoroti belum adanya penjelasan konkret mengenai mekanisme pengembalian dana. “Pengadilan tidak mengatakan apa pun hari ini tentang apakah, dan jika ya bagaimana, pemerintah harus mengembalikan miliaran dollar yang telah dipungut dari importir,” ujarnya, seraya memperingatkan bahwa proses refund kemungkinan akan menjadi ‘kekacauan’.
Tantangan Administratif
Mantan Presiden Trump sendiri menyatakan kekecewaannya dan memperkirakan sengketa hukum dapat berlangsung bertahun-tahun. Estimasi dari TD Securities menyebutkan bahwa proses refund bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan, bahkan berpotensi lebih lama. Nabeel Yousef, seorang partner di Freshfields, menilai tantangan administratif menjadi hambatan utama.
“Perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan data impor untuk menghitung tarif yang dibayar selama periode berbeda. Bahkan perusahaan multinasional pun belum tentu punya semua data rapi,” jelas Yousef, dikutip dari Reuters. Ia menegaskan, “Bukan berarti Senin besok perusahaan langsung menerima cek di pos.” Untuk mempercepat arus kas, sebagian perusahaan bahkan memilih menjual hak refund mereka kepada investor eksternal dengan diskon 25–30 sen per dollar AS.
Gelombang Gugatan dan Sektor Terdampak
Tarif Trump sebelumnya diterapkan terhadap hampir seluruh negara, termasuk China, Vietnam, dan India. Sektor konsumer, otomotif, manufaktur, dan pakaian menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Sejak April 2025, lebih dari 1.800 gugatan telah diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, melonjak drastis dibandingkan kurang dari dua lusin kasus sepanjang tahun 2024.
Beberapa penggugat besar mencakup anak perusahaan Toyota Group, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki, EssilorLuxottica, serta perusahaan lain seperti Revlon dan Bumble Bee Foods. Sejumlah perusahaan memilih menunggu putusan Mahkamah Agung AS sebelum mengajukan klaim untuk menghindari sorotan publik dan memastikan dasar hukum yang kuat.
Dampak ke Konsumen dan Opsi Kebijakan Lanjutan
Meskipun tarif dibatalkan, sebagian besar beban finansial sudah ditanggung oleh konsumen AS. Federal Reserve Bank of New York mencatat bahwa 90 persen biaya tarif ditanggung oleh warga dan perusahaan AS. Hingga November 2025, tarif efektif AS mencapai 11,7 persen, jauh di atas rata-rata 2,7 persen pada periode 2022–2024.
“Perusahaan pasti akan mengajukan refund, tapi saya ragu harga barang akan turun. Itu jarang terjadi,” kata Jason Cheung, CEO Huntar Co. Di sisi lain, pemerintah AS masih memiliki opsi untuk menggunakan dasar hukum lain dalam memberlakukan tarif, termasuk alasan praktik dagang tidak adil atau keamanan nasional. Sebagai contoh, tarif kendaraan impor dari Meksiko dan Kanada tetap berlaku sebesar 25 persen.
“Tarif tidak hilang, hanya berada di payung hukum berbeda,” ujar Ted Murphy, co-leader Sidley Austin. Sementara itu, perusahaan logistik seperti DHL menyatakan bahwa teknologi mereka akan membantu proses pengembalian dana berjalan dengan “akurasi dan efisien.”
Informasi lengkap mengenai putusan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Mahkamah Agung AS yang dirilis pada Jumat, 21 Februari 2026, serta laporan dari berbagai media terkemuka.