Kabar baik menyelimuti jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia menjelang perayaan Lebaran 2026. Kementerian Sosial (Kemensos) telah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah cair secara bertahap sejak awal Ramadan 1447 Hijriah.
Penyaluran bansos ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya umat Islam, agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri dengan optimal.
Realisasi Penyaluran Bansos Triwulan I Tembus Rp 15 Triliun
Hingga awal Ramadan 1447 Hijriah, realisasi penyaluran bansos untuk triwulan I 2026 (periode Januari, Februari, Maret) tercatat sudah mencapai lebih dari 85 persen. Angka ini setara dengan nilai di atas Rp 15 triliun yang telah disalurkan kepada KPM.
Rincian Penyaluran PKH dan Bantuan Sembako
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi tahun ini ditargetkan bagi 10 juta KPM. Hingga Maret 2026, sebanyak 8.940.958 KPM telah menerima bantuan dengan total nilai lebih dari Rp 6 triliun, mencapai 89,4 persen dari target triwulan pertama.
Sementara itu, Bantuan Sembako yang dialokasikan untuk 18.250.000 KPM telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM. Nilai penyaluran Bantuan Sembako ini mencapai lebih dari Rp 9 triliun atau 86,9 persen dari target.
“Penyaluran sampai sekarang untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret sudah di atas 85 persen,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, seperti dilansir dari situs resmi Kemensos pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Seluruh proses penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima langsung oleh KPM.
Tantangan dan Proses Penerima Baru
Meskipun mayoritas bansos telah cair, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako yang belum menerima bantuan. Mereka merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagian besar penerima baru ini belum memiliki rekening bank. Oleh karena itu, mereka masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
“Setiap triwulan ada penerima manfaat baru. Sebagian besar belum memiliki rekening, sehingga perlu waktu 1–2 bulan untuk proses burekol,” jelas Gus Ipul.
Bantuan Khusus Wilayah Terdampak Bencana
Kementerian Sosial juga memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Untuk wilayah-wilayah tersebut, Kemensos telah menyalurkan Rp 1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. Penyaluran ini ditargetkan tuntas pada akhir Februari 2026.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Total anggaran yang diajukan dan disiapkan mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Rincian Anggaran Bansos Adaptif
Anggaran bansos adaptif mencakup berbagai jenis bantuan, antara lain bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup), hingga bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
- Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp 14,8 miliar untuk 990 jiwa, dengan nilai Rp 15 juta per jiwa.
- Bantuan isi hunian siap salur Rp 98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga, masing-masing Rp 3 juta.
- Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) siap salur Rp 25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa.
“Intinya dari Rp 2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp 600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ujar Gus Ipul.
Mekanisme Penyaluran Berbasis Data Nasional
Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah kemudian mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Muspida dan validasi Kementerian Dalam Negeri. Setelah data final disahkan, bantuan disalurkan oleh Kemensos kepada penerima manfaat.
Dengan pencairan bansos yang sudah berjalan lebih dari 85 persen ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Lebaran 2026. Hal ini juga diharapkan dapat membantu keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Informasi mengenai penyaluran bantuan sosial ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dilansir dari situs Kementerian Sosial pada Sabtu, 21 Februari 2026.