Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun hingga Januari 2026. Angka ini setara dengan 5,9 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Akselerasi Belanja Negara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Awal Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan serapan belanja pada awal tahun ini merefleksikan akselerasi pelaksanaan program pemerintah. Hal ini secara spesifik bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.
“Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Realisasi belanja Januari 2026 ini jauh melampaui capaian Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp 180,77 triliun, atau 4,99 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.
Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan Peningkatan Bantuan Sosial
Dari total realisasi belanja negara, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 131,9 triliun, atau 4,2 persen dari pagu. Angka ini terbagi menjadi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 55,8 triliun (3,7 persen dari pagu) dan belanja non-K/L sebesar Rp 76,1 triliun (4,6 persen dari pagu).
Peningkatan belanja K/L didorong signifikan oleh alokasi bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 9,5 triliun pada awal tahun. Jumlah ini melonjak dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya Rp 4,1 triliun, menunjukkan fokus pemerintah pada perlindungan sosial.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 95,3 triliun, yang berarti 13,8 persen dari pagu telah terserap. Tingginya serapan TKD di awal tahun diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Proyeksi Belanja Kuartal I dan Peran APBN sebagai Stimulus Ekonomi
Pemerintah memproyeksikan total realisasi belanja pada kuartal I-2026 akan mencapai Rp 809 triliun. Target ambisius ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan belanja negara sebagai instrumen stimulus ekonomi yang kuat.
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa APBN 2026 dirancang sebagai shock absorber di tengah dinamika global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi domestik.
“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026,” pungkasnya.
Informasi lengkap mengenai realisasi belanja negara ini disampaikan melalui Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 oleh Kementerian Keuangan pada Senin, 23 Februari 2026.