Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa proyek pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE) di 33 kota hanya mampu mengatasi 20 persen dari total masalah sampah nasional. Pernyataan ini disampaikan Zulhas usai rapat di kantornya, Jakarta, pada Senin (23/2/2026).
“Jadi kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota itu baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi ya yang belum bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas, menyoroti skala tantangan yang masih besar.
Tantangan Pengelolaan Sampah Nasional
Pemerintah saat ini baru melelang proyek WTE di tujuh kota, yang menarik partisipasi puluhan perusahaan asing. Meskipun demikian, proyek-proyek ini belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.
Strategi Penanganan 80 Persen Sampah
Melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, telah diputuskan bahwa 80 persen sampah lainnya akan diselesaikan melalui beberapa mekanisme.
Penanganan ini diserahkan kepada Kepala Badan Riset, Teknologi, dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah. Mesin dan kapasitas pengolahannya nantinya akan disesuaikan dengan kondisi pedesaan.
Kategori TPST dan Target Implementasi
Zulhas menjelaskan, terdapat sejumlah tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang akan dikembangkan, meliputi TPST non-Refuse-derived Fuel (RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dan pengolahan sampah organik.
“Jadi ada empat kategori, ada yang harus diselesaikan segera, alatnya seperti apa dan seterusnya,” kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan, mesin pengolahan sampah ini sudah masuk sistem pengadaan barang e-Katalog. Dengan demikian, mesin-mesin tersebut dapat dibeli masyarakat untuk mengolah sampah di tempat mereka masing-masing.
Pengolahan sampah modern ini menjadi salah satu solusi krusial karena praktik open dumping atau pembuangan sampah di tempat terbuka tanpa diolah dan dipilah tidak lagi diperbolehkan. “Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar ya, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, di Bali, 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” tutur Zulhas.
Investasi dan Progres Proyek PSEL
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diketahui hendak membangun proyek PSEL di 33 kota/kabupaten. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, pada Jumat (10/10/2025) di Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta Pusat, menyatakan bahwa proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp 91 triliun.
“Program ini memang minimumnya per daerah adalah harus mempunyai kemampuan (kelola sampah) 1.000 ton per hari. Mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun untuk 33 daerah itu,” ujar Rosan.
Setelah menjajaki lokasi proyek di sejumlah daerah, pemerintah menggelar lelang tujuh proyek di beberapa kota besar, termasuk Jakarta. Danantara berencana mengumumkan pemenang proyek tersebut pada akhir Februari mendatang.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara.