Eskalasi konflik antara Iran dan Israel berpotensi besar mengguncang pasar energi global, memicu lonjakan harga minyak dunia dan memberikan tekanan signifikan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Pengamat Energi dan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyebut bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor BBM dalam jumlah besar harus bersiap menghadapi tekanan fiskal dan potensi kenaikan harga BBM.
Ancaman Lonjakan Harga Minyak Dunia
Fahmy Radhi menjelaskan, lonjakan harga minyak sudah terjadi sejak serangan pertama dalam konflik di Timur Tengah. Harga minyak dunia yang sebelumnya berada di kisaran 67 dollar AS per barel, kini telah menembus level 80 dollar AS per barel. “Ya yang jelas serangan pertama itu sudah menaikkan harga minyak, harga minyak dunia jadi 67.000 dollar AS dan sekarang sudah menebus sekitar 80.000 dollar AS,” ujar Fahmy saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (1/3/2026).
Jika eskalasi perang semakin meluas dan Selat Hormuz tetap ditutup, harga minyak bahkan berpotensi melesat hingga 100 dollar AS per barel. Fahmy menambahkan, “Dan kalau eskalasi perang tadi meluas itu pasti akan memicu kenaikan yang lebih tinggi lagi, bahkan ya menutup kemungkinan itu sampai 100.000 dollar AS barrel per hari itu ya, itu ada kemungkinan itu.”
Pada perdagangan Jumat kemarin, harga minyak mentah Brent ditutup di level 72,48 dollar AS per barel, naik 2,45 persen. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 2,78 persen ke posisi 67,02 dollar AS per barel.
Iran sendiri merupakan produsen minyak terbesar keempat di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), dengan produksi lebih dari 3 juta barel per hari pada Januari 2026. Negara ini juga memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, jalur pelayaran paling vital dalam perdagangan minyak dunia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai menjadi ancaman serius bagi rantai pasok global, tidak hanya memukul kawasan Timur Tengah tetapi juga berdampak luas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Dilema Subsidi BBM dan Beban APBN
Fahmy menjelaskan, Indonesia masih mengandalkan impor minyak sekitar 1,2 juta barel per hari. Sebagai net importer BBM, kenaikan harga minyak dunia otomatis memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk subsidi energi. “Kalau mencapai 80.009 dolar per barrel, maka Indonesia sebagai net importer BBM, khususnya BBM dalam jumlah yang besar 1,2 juta barrel per hari, ini akan membengkak APBN. Apalagi itu untuk subsidi, subsidi makin berat,” paparnya.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya, harga relatif bisa langsung disesuaikan mengikuti harga pasar. Namun, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar, keputusan kenaikan harga menjadi sangat sensitif. Menurut Fahmy, jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak dan menekan fiskal negara. Sebaliknya, jika dinaikkan, dampaknya bisa memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. “Nah model semacam itu Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit gitu,” beber Fahmy.
Selain sektor BBM, industri berbasis gas dan energi juga berpotensi terdampak. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi industri, yang pada akhirnya bisa diteruskan ke harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
Strategi Antisipasi Pemerintah Hadapi Krisis Energi
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar, Fahmy menilai pemerintah perlu mengambil dua langkah strategis. Pertama, pemerintah harus transparan dalam menyampaikan perkembangan harga minyak dunia serta konsekuensi fiskalnya kepada publik. Menurutnya, jika harga minyak masih berada di bawah 100 dollar AS per barel, sebaiknya harga BBM subsidi belum dinaikkan. Namun, jika sudah menembus level tersebut, maka kenaikan menjadi opsi yang sulit dihindari dan perlu dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi.
Kedua, pemerintah perlu mencari alternatif pasar ekspor dan jalur distribusi di luar kawasan Timur Tengah. Mengingat sebagian ekspor dan impor Indonesia melewati Selat Hormuz, diversifikasi tujuan dagang menjadi penting untuk meminimalkan gangguan rantai pasok. “Apakah di luar Timur Tengah atau di negara yang lain, harus mencari tadi, mencari negara-negara yang kemudian dijadikan sebagai pengganti untuk sasaran ekspor tadi. Saya kira dua hal itu yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Pengamat Energi dan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, yang dirilis pada Minggu, 1 Maret 2026.