Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Revy Petragradia, menyoroti rencana penghapusan sejumlah rute penerbangan transit. Kebijakan yang mendorong penggunaan penerbangan langsung ini dinilai berisiko mempersempit konektivitas antarwilayah, terutama bagi daerah yang masih sangat bergantung pada skema tidak langsung. Pernyataan ini disampaikan Revy pada Kamis (26/2/2026).
Kajian Mendalam Kebijakan Transit Pesawat Mendesak
Revy Petragradia menegaskan bahwa rencana penghapusan rute transit perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung.
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Tana Toraja, Nabire, dan Kupang. Wilayah-wilayah ini kerap harus transit di Bali atau kota besar lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Revy menilai pemerintah perlu berhati-hati sebelum menghapus rute transit tanpa opsi pengganti yang jelas.
Penyediaan Alternatif dan Moda Feeder Jadi Kunci
Untuk mengatasi potensi dampak negatif, Revy mengusulkan adanya kajian alternatif yang komprehensif. “Harus ada kajian alternatif, misalnya penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat, atau penggunaan pesawat berukuran lebih kecil agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi dan peningkatan volume penerbangan langsung. Pembatasan transit tanpa solusi dapat menimbulkan kebingungan, terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang, seperti saat mudik.
Ancaman Terhadap Pariwisata dan Logistik Daerah
“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa,” tegas Revy. Ia menambahkan, perlu ada penjelasan apakah moda lain disiapkan, jadwal disesuaikan, atau ada skema lain. “Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” lanjutnya.
Dampak kebijakan ini dinilai tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan logistik di daerah. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar kota besar.
Revy mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga peran transit sangat strategis untuk menjaga konektivitas antardaerah. Solusinya bisa dengan penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil agar sesuai antara permintaan, pasokan, dan biaya operasional.
“Selain itu, kawasan tujuan juga perlu terus dikembangkan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan,” tambahnya.
Masyarakat Berhak Layanan Transportasi yang Layak
Revy Petragradia mengingatkan bahwa penghapusan transit tanpa kesiapan moda atau armada pengganti berisiko membuat daerah terpencil semakin terisolasi. Hal ini akan merugikan masyarakat secara langsung.
“Kalau dihilangkan tanpa opsi, pemudik jelas dirugikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak,” ujarnya. Ia juga menegaskan, “Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan.”
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Revy Petragradia, yang dirilis pada Kamis (26/2/2026).