Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengalami “pertumbuhan tanpa lapangan kerja” meskipun kecerdasan buatan (AI) mengubah arah ekonomi global. Wong, yang juga menjabat Menteri Keuangan, menekankan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan AI guna mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh para pekerja.
“Begitulah cara kami memberikan kepercayaan kepada setiap warga Singapura untuk maju di masa depan,” kata Wong di parlemen pada Kamis (26/2/2026), saat menutup debat Anggaran 2026 selama tiga hari, seperti dilansir CNA.
Strategi Nasional Singapura Hadapi Era AI
Awal bulan ini, dalam pidato Anggaran, PM Wong mengumumkan akan memimpin Dewan AI Nasional yang baru. Dewan ini bertugas mengawasi pengembangan dan pelaksanaan berbagai misi AI nasional, dengan fokus pada empat sektor utama: manufaktur canggih, konektivitas, keuangan, dan kesehatan.
Wong menjelaskan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik unik dalam penggunaan AI dan dampaknya terhadap pekerja. “Dan itulah mengapa kami mengoordinasikan semua upaya ini melalui Dewan AI Nasional, menyelaraskan transformasi industri dan peningkatan tenaga kerja untuk memastikan bahwa AI mengangkat derajat pekerja kami,” ujarnya.
“Itulah jaminan kami, dan itulah mengapa strategi kami ke depan jelas,” sambungnya, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan AI.
Kondisi Pasar Kerja Singapura: Tangguh di Tengah Kecemasan AI
PM Wong mengakui adanya kecemasan di kalangan pekerja dan lulusan baru dalam menghadapi gelombang AI. “Kekhawatiran ini nyata dan kita harus dan akan menanggapinya dengan serius,” katanya, sembari mengingatkan bahwa setiap gelombang teknologi besar selalu menggantikan sebagian pekerjaan dan melahirkan jenis pekerjaan baru.
Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa AI justru meningkatkan kualitas pekerjaan dan produktivitas, meskipun sebagian tugas terotomatisasi. Pasar tenaga kerja Singapura dinilai masih tangguh, dengan proporsi pekerja tetap mencapai hampir 91 persen, angka tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah lowongan kerja juga masih melampaui pencari kerja, di mana lebih dari 40 persen lowongan ditujukan bagi profesional, manajer, eksekutif, dan teknisi (PMET) tingkat pemula.
Meskipun demikian, Wong menegaskan bahwa belum ada bukti pemutusan hubungan kerja massal akibat AI. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data hari ini, kita harus mempersiapkan diri untuk besok,” katanya. Ia menilai tidak ada hukum ekonomi yang menjamin penciptaan lapangan kerja selalu lebih besar dari yang hilang.
“Itu telah terjadi di masa lalu, tetapi tidak ada hukum ekonomi yang mengatakan bahwa ini akan selalu terjadi atau bahwa ini akan terjadi di masa depan,” jelasnya. Wong juga menyoroti bahwa AI berkembang lebih cepat dan memengaruhi lebih banyak jenis pekerjaan dibanding teknologi sebelumnya. Risiko yang diwaspadai antara lain ketergantungan perusahaan pada AI, berkurangnya pelatihan pekerja, serta menyusutnya posisi tingkat pemula.
“Kami waspada terhadap risiko-risiko ini, dan kami akan bertindak sejak dini untuk mencegah hal tersebut terjadi di Singapura,” tegas Wong. “Kami akan berinvestasi lebih terencana dan lebih sistematis pada sumber daya manusia kami.” Pemerintah juga bekerja sama dengan mitra tripartit, termasuk Kongres Serikat Pekerja Nasional (NTUC), untuk memperkuat pelatihan dan perlindungan pekerja.
Penguatan Ekonomi Domestik dan Perlindungan Pekerja
Pemerintah Singapura juga menyoroti penguatan ekonomi domestik, terutama sektor jasa. Berbagai inisiatif telah diterapkan, termasuk kerangka peningkatan keterampilan, pembaruan pedoman gaji sektor perawatan masyarakat dan layanan sosial, serta kenaikan gaji pekerja lembaga kesehatan masyarakat dan prasekolah yang didukung negara.
“Ini bukan langkah ad-hoc atau sekali saja,” kata Wong. “Ini merupakan bagian integral dari strategi ekonomi kita karena pertumbuhan inklusif berarti lebih dari sekadar mengembangkan industri-industri baru.” Ia menambahkan, “Ini juga berarti memastikan bahwa layanan domestik, layanan yang diandalkan warga Singapura setiap hari, menjadi lebih produktif, lebih profesional, dan lebih menarik sebagai karier.”
Usaha kecil dan menengah (UKM) juga menjadi perhatian utama karena menyerap banyak tenaga kerja, terutama di sektor ritel serta makanan dan minuman yang menghadapi tekanan lebih besar. Pemerintah memberikan potongan pajak penghasilan perusahaan (CIT) dalam jangka pendek, namun menegaskan bahwa dukungan jangka panjang tidak boleh merusak insentif pasar.
Wong juga menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan batas rasio ketergantungan tenaga kerja asing (DRC), karena kebijakan itu dinilai berisiko meningkatkan ketergantungan pada pekerja asing. “Pada akhirnya, jalan berkelanjutan ke depan adalah peningkatan produktivitas dan transformasi bisnis,” pungkasnya.
Menjaga Kesejahteraan dan Mengatasi Biaya Hidup
Ekonomi Singapura tumbuh 5 persen tahun lalu dan melampaui perkiraan. Namun, tekanan biaya hidup tetap dirasakan masyarakat. “Data mungkin menunjukkan peningkatan, tetapi pengalaman dan realitas yang dialami sangat penting,” kata Wong. “Jadi pertanyaannya adalah: apa lagi yang harus kita lakukan untuk mengurangi tekanan biaya dan memastikan setiap warga Singapura dapat terus maju?”
Ia menyebut pendapatan meningkat lebih cepat dari inflasi dalam beberapa dekade terakhir, dan porsi pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan relatif stabil atau menurun di berbagai kelompok pendapatan. “Secara umum, warga Singapura menghabiskan lebih sedikit dari pendapatan mereka, meskipun pengeluaran mereka meningkat dalam nilai dolar,” jelasnya.
“Secara khusus, porsi pendapatan rumah tangga yang dihabiskan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi umum, dan pendidikan telah menurun di semua kelompok pendapatan,” tambahnya. Sektor kesehatan menjadi pengecualian, di mana porsi pendapatan untuk layanan dan asuransi kesehatan meningkat seiring populasi yang menua.
Pemerintah berupaya mengendalikan praktik tambahan yang memicu inflasi medis, terutama di sektor swasta. “Kami akan terus memastikan bahwa perawatan kesehatan tetap terjangkau di Singapura,” janji Wong. “Tidak ada warga Singapura yang akan ditolak perawatan kesehatan yang mereka butuhkan karena ketidakmampuan untuk membayar. Itu jaminan kami.”
Wong juga menyinggung ketimpangan kekayaan, di mana pemerintah mulai menerbitkan data secara lebih sistematis. Rumah tangga di kuintil terbawah memiliki kekayaan bersih rata-rata hampir 300.000 dollar Singapura, setara sekitar Rp 3,99 miliar. “Itu adalah fondasi yang berarti,” kata Wong.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Lawrence Wong yang dirilis pada Kamis, 26 Februari 2026.