Pemerintah kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi sektor budidaya perikanan mulai tahun ini, setelah sempat terhenti selama dua tahun terakhir. Kepastian ini terungkap saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Senin, 23 Februari 2026. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan petambak yang sangat bergantung pada pupuk untuk menunjang produktivitas tambak mereka.
Kebijakan Pupuk Subsidi Kembali Dialokasikan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panitia Kerja Pupuk di Petrokimia Gresik. Pembahasan tersebut kemudian masuk dalam rekomendasi subsidi nasional. “Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi, sekitar 29.500 ton secara nasional,” ujar Panggah pada Senin (23/2/2026). Ia menambahkan, pembenahan data akan menjadi fokus lanjutan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Haeru Rahayu, turut menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir ketika pembudidaya ikan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar tahun ini untuk mendukung kebutuhan pupuk sektor budidaya.
Rincian Alokasi dan Sistem Distribusi
Untuk wilayah Gresik, alokasi pupuk bersubsidi tahun ini mencakup pupuk urea sebanyak 4.721 ton, SP36 sebanyak 4.598 ton, serta pupuk organik 506 ton. Pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan kuota agar tidak terjadi sisa alokasi yang berpotensi menghambat distribusi.
Dari sisi distribusi, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, memastikan proses penyaluran kini telah terdigitalisasi secara penuh. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan transaksi. “Setiap penebusan pupuk di kios, langsung tercatat dan terhubung secara real time dengan sistem pusat. Alokasi otomatis terpotong sesuai kuota. Sistem siap dan stok dalam kondisi aman,” jelasnya.
Harapan Petambak dan Upaya Stabilitas Harga
Kembalinya pupuk subsidi disambut positif oleh para petambak. Sholiq, seorang petambak asal Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Gresik, mengaku senang karena bantuan tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas tambak. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan produksi juga diimbangi dengan kebijakan menjaga stabilitas harga ikan, khususnya bandeng. “Kalau produksi naik tapi panen bersamaan, harga bandeng bisa turun sampai Rp5.000 per kilogram. Kami mohon, stabilitas harga juga diperhatikan,” kata Sholiq.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, yang akrab disapa Gus Yani, menilai penguatan ekosistem hulu hingga hilir menjadi langkah penting. Selain memastikan pupuk tersedia, pemerintah daerah berupaya meningkatkan konsumsi ikan melalui berbagai program serta memperkuat distribusi berbasis desa. “Kami memiliki Koperasi Desa Merah Putih hampir di seluruh desa. Jika dilibatkan dalam distribusi pupuk subsidi, rantai pasok bisa lebih efektif dan ekonomi desa ikut bergerak,” beber Gus Yani.
Dampak Ekonomi Rakyat dan Data Budidaya Gresik
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yani juga mengungkapkan kegelisahan petambak beberapa tahun terakhir setelah alokasi pupuk subsidi dihentikan. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada produktivitas tambak tradisional. “Beberapa tahun belakangan ini, kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28.000 hektar lahan budidaya. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa,” ungkapnya. Ia menambahkan, bandeng tidak tumbuh optimal karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton.
Data pemerintah daerah mencatat luas lahan budidaya ikan di Gresik mencapai 28.653,27 hektar, terdiri dari tambak payau 15.601,26 hektar dan tambak tawar 13.052,01 hektar. Jumlah petambak mencapai 20.279 orang, dengan 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega yang tersebar di 16 kecamatan. Sepanjang tahun 2025, produksi perikanan budidaya Gresik mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi Rp3,54 triliun. Khusus komoditas bandeng, produksi diperkirakan sekitar 90.000 ton per tahun. “Kalau harga bandeng rata-rata Rp10.000 per kilogram, hampir Rp900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” tuturnya.
Informasi lengkap mengenai kebijakan alokasi pupuk subsidi untuk sektor perikanan budidaya ini disampaikan melalui pernyataan resmi Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026.