Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga 31 Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun. Angka ini setara dengan 0,21 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan disebut masih sangat terkendali oleh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026.
Kinerja Defisit APBN Januari 2026
Defisit APBN yang tercatat pada Januari 2026 ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Desember 2025, defisit APBN berada di angka Rp 695,1 triliun, atau setara 2,92 persen dari PDB.
Purbaya menegaskan bahwa meskipun terjadi defisit, kondisi keuangan negara tetap dalam batas aman. “Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi posisi defisit APBN tercatat Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB, angka ini masih sangat terkendali,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Selain itu, keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar Rp 4,2 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari outlook keseimbangan primer yang sebelumnya dirancang defisit Rp 89,7 triliun.
Defisit APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan total belanja negara yang telah dikeluarkan pemerintah.
Rincian Pendapatan Negara
Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 172,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 5,5 persen dari target outlook pendapatan negara tahun ini yang dipatok sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Capaian pendapatan negara tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan yang menyumbang Rp 138,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp 33,9 triliun.
Secara lebih rinci, penerimaan pajak terealisasi Rp 116,2 triliun, atau 4,9 persen dari target Rp 2.357,7 triliun. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 22,6 triliun, atau 6,7 persen dari target yang ditetapkan.
Realisasi Belanja Negara
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 227,3 triliun hingga akhir Januari 2026. Angka ini merupakan 5,9 persen dari outlook belanja negara tahun ini yang mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 131,9 triliun, atau 4,2 persen dari total belanja. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp 95,3 triliun, yang setara dengan 13,8 persen dari alokasi.
Pemerintah mengarahkan fokus belanja pada program-program prioritas. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung upaya pemulihan ekonomi di berbagai sektor.
Informasi lengkap mengenai kinerja APBN Januari 2026 ini disampaikan melalui Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026.