Liramedia.co.id - Maskapai penerbangan Indonesia, Garuda Indonesia, berada diambang kebangkrutan. Perihal penyebabnya, Achsanul Qosasi selaku Anggota BPK RI menjelaskannya. Melalui twit pribadinya, Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa Garuda Indonesia hanya mengoperasikan 36 pesawat.

Walaupun jumlah penumpang sudah banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Karena dari 142 pesawat, mayoritas tak diijinkan Lessor untuk terbang (sewa belum bayar).

"Rata-rata EBITDA sampai dengan September 2021, minus USD 84 juta per bulan. Saat pemeriksaan pada tahun 2019, sewa pesawat yang boros tak sesuai FeetPlan. Garuda Indonesia akan sulit beroperasi, dengan revenue hanya berkisar USD 23,2 juta, sedangkan biaya USD 75 juta per bulan (Lease, Personel Cost dan Overhead). Artinya, rugi USD 53 juta per bulan," demikian disampaikan Achsanul Qosasi.

Lanjut pria asal Madura ini, bahwa penyakit Garuda Indonesia ini akumulasi dari kinerja yang tak efisien sejak dulu, sehingga tak mampu survive saat masalah tiba (pandemi).

Total hutang Garuda Indonesia per 30 September 2021 sebesar USD 4 miliar (Rp 70 triliun), dengan total EBITDA negatif USD 817 juta. Inipun sebelum PSAK 73. Ada 856 kreditur domestik dan luar negeri, dengan kepentingan berbeda-beda, belum lagi Garuda wajib mengakomodir kepentingan publik dan pemegang saham lainnya.

Opsi Penyelamatan Garuda ini tidak akan lepas dari peran Pemerintah dalam hal convertible Bonds dijadikan modal (baru cair Rp 1 triliun dari Rp 8 triliun), relaksasi pajak, restrukturisasi hutang BUMN dan Himbara, perbaikan struktur sewa pesawat, dan pemberian rute yang bagus untuk Garuda.

Garuda mengajukan PKPU (Penundaan Kwjbn Pembyrn Utang), BUKAN Pailit. Shg GA msh beroperasi. Jk PKPU ini disetujui Pengadilan, Garuda harus melakukan restrukturisasi dengan mereformasi cara dan sistem kerja.

PKPU butuh biaya dan komitmen Direksi dan pemegang saham. (rif)