Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu (28/2/2026) dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kepergian ulama berusia 86 tahun ini menandai era baru dalam dinamika politik Timur Tengah setelah lebih dari tiga dekade kepemimpinannya yang membentuk arah militer, kebijakan luar negeri, hingga politik domestik Iran.
Kematian Ayatollah Khamenei diperkirakan akan berdampak besar terhadap stabilitas kawasan dan masa depan negosiasi nuklir Iran yang sedang berlangsung. Sosoknya telah menjadi figur paling berkuasa di Republik Islam Iran sejak 1989.
Profil dan Latar Belakang Ayatollah Ali Khamenei
Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Iran timur, dari keluarga religius sederhana. Ia menempuh pendidikan agama di Mashhad sebelum melanjutkan studi teologi tingkat lanjut di Qom, pusat keilmuan Islam Syiah.
Selain dikenal sebagai ulama, Khamenei juga memiliki ketertarikan pada sastra dan puisi. Pada awal 1960-an, ia bergabung dalam gerakan yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini untuk menentang Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Sejak 1963, Khamenei beberapa kali ditangkap oleh SAVAK, badan intelijen Shah, karena mengorganisasi protes dan menyebarkan literatur anti-rezim. Ia juga mengalami masa pengasingan akibat aktivitas politiknya.
Ketika gelombang protes 1978-1979 melemahkan monarki, Khamenei kembali aktif dan membantu mengorganisasi demonstrasi untuk mendukung agenda revolusi Islam yang akhirnya berhasil menggulingkan Shah.
Perjalanan Karier Politik dan Konsolidasi Kekuasaan
Setelah Revolusi Islam 1979, Khamenei bergabung dengan Dewan Revolusi dan menduduki sejumlah posisi penting. Ia pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan, imam salat Jumat Teheran, serta anggota parlemen.
Pada 1981, setelah Presiden Mohammad Ali Rajai terbunuh, Khamenei terpilih sebagai presiden dan menjabat selama dua periode hingga 1989. Pada tahun yang sama, ia selamat dari percobaan pembunuhan ketika bom yang disembunyikan dalam tape recorder meledak saat ia berpidato di masjid, menyebabkan lengan kanannya mengalami cedera permanen.
Usai wafatnya Khomeini pada Juni 1989, Majelis Ahli menunjuk Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Revisi konstitusi kemudian mengukuhkan posisi tersebut sebagai puncak sistem politik Iran, memberinya otoritas final atas berbagai aspek kenegaraan.
Meskipun awalnya dianggap sebagai pilihan kompromi, ia secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat peran kantor pemimpin tertinggi atas cabang eksekutif dan legislatif.
Tiga Dekade Memimpin Iran di Tengah Tantangan Global
Ayatollah Ali Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, menggantikan pendiri Republik Islam, Ruhollah Khomeini. Sebagai pemimpin tertinggi, ia memegang otoritas final atas angkatan bersenjata, lembaga peradilan, serta arah kebijakan luar negeri Iran.
Kekuasaannya melampaui presiden dan parlemen, dan ia juga bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, termasuk Garda Revolusi Iran (IRGC). Selama kepemimpinannya, Khamenei membawa Iran melewati dampak Perang Iran-Irak, sanksi Barat yang berat, isolasi diplomatik, gelombang protes domestik, serta konfrontasi berkepanjangan dengan Washington dan Tel Aviv.
Bagi pendukungnya, ia dianggap sebagai penjaga kedaulatan Iran dari tekanan asing. Namun bagi pengkritik, ia dinilai sebagai simbol sistem politik yang kaku dan sulit menerima reformasi.
Program Nuklir Iran dan Ketegangan Internasional
Program nuklir Iran menjadi salah satu isu utama selama kepemimpinan Khamenei, memicu ketegangan dengan Barat dan sanksi ekonomi luas yang menekan perekonomian Iran.
Pada 2015, Iran mencapai kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan negara-negara besar dunia untuk membatasi aktivitas nuklir sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Khamenei menyetujui negosiasi tersebut, namun tetap menunjukkan sikap skeptis terhadap Amerika Serikat.
Kesepakatan itu melemah setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik AS dari perjanjian pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi. Iran kemudian mengurangi kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut. Menjelang kematiannya, Washington dan Teheran dilaporkan tengah melakukan negosiasi tidak langsung mengenai pembatasan permanen program nuklir Iran serta pencabutan sanksi.
Dukungan pada Palestina dan Aliansi Regional
Dukungan terhadap Palestina menjadi bagian penting dari pandangan politik Khamenei. Setelah perang Gaza pada Oktober 2023, ia meningkatkan retorika terhadap Israel dan Amerika Serikat serta mendorong isolasi diplomatik terhadap Israel.
Di bawah kepemimpinannya, Iran memperkuat dukungan terhadap sekutu regional seperti Hezbollah di Lebanon serta kelompok bersenjata di Irak dan Yaman dalam kerangka yang dikenal sebagai “Poros Perlawanan”. Jaringan ini juga mencakup faksi Palestina seperti Hamas dan rezim Suriah di bawah Bashar al-Assad.
Konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel
Khamenei secara konsisten mengkritik kebijakan Amerika Serikat dan Israel, yang ia anggap sebagai musuh utama Iran. Ketegangan meningkat setelah serangan udara Israel terhadap fasilitas Iran memicu balasan dari Teheran.
Dalam pernyataan yang mengumumkan kematian Khamenei, Donald Trump mengatakan ia “tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan kami yang sangat canggih dan, dengan bekerja sama erat dengan Israel, tidak ada yang bisa ia lakukan, maupun para pemimpin lain yang tewas bersamanya.” Trump juga kembali menyerukan agar “rakyat Iran merebut kembali negara mereka.”
Dampak Kematian dan Proses Suksesi Kepemimpinan
Kematian Ayatollah Ali Khamenei menghapus salah satu figur paling berpengaruh dalam politik modern Timur Tengah. Selama lebih dari tiga dekade, ia membentuk identitas ideologis Iran, arah kebijakan luar negeri, serta konfrontasi panjang dengan Barat.
Ketidakpastian kini menyelimuti Teheran, terutama terkait suksesi kepemimpinan dan stabilitas politik di tengah ketegangan regional yang masih tinggi serta negosiasi diplomatik yang rapuh.
Anggota Majelis Ahli, yang terdiri dari para ayatollah, akan bersidang di Teheran untuk memilih pemimpin tertinggi yang baru, yang juga dikenal sebagai Velayat-e Faqih. Lembaga tersebut dapat memilih pengganti Ayatollah Khamenei dalam satu kali sidang atau melalui beberapa pertemuan, dan proses pemilihan bisa berlangsung satu hari atau beberapa hari.
Majelis Ahli kemungkinan telah memilih pengganti pada Sabtu, dan jika keputusan sudah diambil, pengumuman diperkirakan dilakukan pada Minggu waktu setempat. Sampai Velayat-e Faqih yang baru resmi diumumkan, kewenangan konstitusional Pemimpin Tertinggi akan dijalankan oleh dewan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari presiden, ketua parlemen, dan kepala lembaga peradilan.
Informasi mengenai profil dan dampak kematian Ayatollah Ali Khamenei ini dirangkum dari laporan Kompas.com yang mengutip Anadolu.