Stok batu bara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia dilaporkan kian menipis, memicu kekhawatiran terhadap keandalan pasokan listrik nasional. Pelaku usaha menyebut cadangan di lapangan jauh dari ideal, sementara pemerintah memastikan kebutuhan energi primer masih mencukupi. Kondisi ini menjadi sorotan mengingat hampir separuh pasokan listrik nasional bersumber dari pembangkit swasta.
Stok Batu Bara PLTU di Bawah Batas Ideal
Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Joseph Pangalila, mengungkapkan bahwa sebagian pembangkit kini memiliki stok batu bara kurang dari 10 hari, dan sebagian lainnya hanya belasan hari. “Pembangkit yang mencapai 25 hari hanya tinggal beberapa saja,” kata Joseph kepada Kompas.com pada Kamis (26/2/2026).
Joseph menjelaskan, ketersediaan batu bara ideal untuk menjaga operasional pembangkit minimal 25 hari. Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta menyumbang hampir 50 persen pasokan listrik nasional. Dengan kontribusi signifikan ini, krisis pasokan batu bara berisiko besar terhadap kelistrikan nasional.
Menurut Joseph, rendahnya harga Domestic Market Obligation (DMO) menjadi salah satu penyebab kurangnya minat pemasok ke sektor kelistrikan. Harga DMO untuk listrik ditetapkan sebesar 70 dollar AS per ton (untuk kalori 6.322 kcal/kg GAR) atau sekitar Rp 1.085.000 per ton (kurs Rp 15.500 per dollar AS). Harga ini berbeda dengan DMO industri semen sebesar 90 dollar AS per ton atau sekitar Rp 1.395.000 per ton, sementara industri smelter mengikuti harga pasar.
“Harga DMO listrik ini juga sudah lama, sejak 2018, padahal biaya produksi batu bara terus meningkat hingga sekarang,” ujar Joseph. Ia menambahkan, kondisi pasokan bisa semakin tertekan apabila persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terbaru terlambat diterbitkan. Saat ini, sejumlah pemasok masih berproduksi berdasarkan RKAB tahun lalu.
Di sisi lain, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi 600 juta ton pada 2026, turun dari realisasi 2025 sebesar 790 juta ton. “Kalau stok pembangkit berkurang, bisa menyebabkan keandalan suplai listrik rendah dan menjadi rentan sekali,” kata Joseph. “Kalau ada pembangkit yang mendadak rusak atau cuaca buruk beberapa hari sehingga pasokan batu bara terhambat, bisa saja terjadi kekurangan suplai listrik.”
Pemerintah Pastikan Pasokan Cukup, Soroti Distribusi
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait kebutuhan energi primer pembangkit. “Kami sudah berkoneksi dengan PLN. Ini berapa kebutuhan energi primer yang berasal dari batu bara, agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/2/2026).
Yuliot menegaskan, secara kebijakan pasokan seharusnya mencukupi karena adanya kewajiban DMO, di mana 30 persen produksi batu bara nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk PLTU. Ia menilai persoalan yang terjadi lebih terkait aspek distribusi dari tambang ke pembangkit. Sistem pemesanan dan pengadaan harus berjalan tepat waktu agar stok tidak turun di bawah batas minimal.
“Kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada, itu juga nanti akan dilihat,” ujar Yuliot. “Dalam proses pengadaan itu jangan sampai terjadi keterlambatan.” Pemerintah tidak ingin gangguan pasokan energi primer memicu masalah kelistrikan, termasuk ketersediaan LNG dan gas pipa.
Cadangan Melimpah, Tantangan Transisi Energi Menguat
Di tengah isu pasokan jangka pendek, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan batu bara sebesar 35 miliar ton dan sumber daya 134 miliar ton. Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menyebut cadangan tersebut dapat dimanfaatkan hingga 200–500 tahun, tergantung skenario penggunaan.
“Untuk itu kita harus mencari cara ‘Clean Coal Process’, sambil tetap menerapkan EBT,” ujar Rachmat dalam Seminar “Energy for Prosperity: The Economic Growth Impacts of Coal Mining” yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (14/3/2024) lalu. Ia menambahkan, jika proses ini dilakukan dan emisi bisa ditekan, maka tidak akan ada masalah.
Kementerian ESDM sebelumnya menyebut nilai kekayaan mineral dan batu bara nasional mencapai 4 triliun dollar AS atau sekitar Rp 62.000 triliun, dengan dua pertiganya berasal dari batu bara. Dalam skenario business as usual Kementerian ESDM hingga 2060, produksi batu bara masih mencapai 720 juta ton. Bahkan dalam skenario net zero emission (NZE), produksi pada 2060 diproyeksikan tetap 327 juta ton.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menilai batu bara masih berperan besar dalam bauran energi nasional. “Sebagian besar produksi listrik kita saat ini di batu bara sekitar 66,98 persen dari batu bara,” ujarnya. Ia mengingatkan agar transisi energi tetap mempertimbangkan kondisi nasional. “Kita ikut transisi energi, tapi pilihan cara, kita enggak harus didikte negara-negara Eropa,” kata Komaidi.
Informasi lengkap mengenai isu pasokan batu bara dan keandalan listrik nasional ini disampaikan melalui pernyataan resmi Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan Kementerian ESDM pada akhir Februari 2026.