Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut perbankan syariah lebih mahal dibanding konvensional. Ma’ruf menekankan pentingnya melihat isu ini dari perspektif komprehensif, terutama pada model bisnis dan struktur biaya industri perbankan syariah.
Menurut Ma’ruf, meskipun dalam sistem bagi hasil pembiayaan syariah bank terlihat mendapatkan porsi keuntungan yang besar, namun bank juga menanggung risiko yang lebih tinggi dibandingkan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam. Purbaya menyoroti biaya layanan bank syariah yang cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.
“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta, dikutip pada Rabu, 18 Februari 2026. Menurutnya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga, melainkan memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.
Tanggapan Ma’ruf Amin: Risiko dan Skala Usaha
Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sistem bagi hasil memiliki konsekuensi risiko yang sepadan dengan potensi keuntungan. “Saya kira kita lihatnya dari sisi mana gitu kan. Karena kan kalau berbagi hasil itu memang kalau keuntungannya besar tentu yang diterima oleh bank besar kalau berbagi hasil, tapi kan risikonya juga besar,” ujarnya.
Meski demikian, Ketua Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF ini tidak menampik kemungkinan adanya aspek biaya yang membuat pembiayaan syariah terkesan lebih mahal. Salah satu penyebab utamanya adalah skala usaha perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, yang berakibat pada ongkos operasional per transaksi menjadi lebih tinggi.
Solusi dan Harapan untuk Perbankan Syariah
Ma’ruf Amin menegaskan bahwa persoalan ini akan dibenahi ke depan. Fokus perbaikan bukan pada prinsip syariahnya, melainkan pada efisiensi dan struktur biaya industrinya. Dengan pembenahan tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat semakin kompetitif dengan besaran biaya pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah.
“Ini yang akan kita coba usahakan supaya tidak memberikan beban besar akibat daripada biaya yang keluar dari karena volume kegiatannya kecil,” tukas Ma’ruf Amin.
Usulan dari CSED INDEF
Senada dengan Ma’ruf Amin, Wakil Kepala CSED INDEF, Handi Risza, berharap pemerintah lebih adil dalam memperlakukan bank syariah. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih banyak menempatkan rekening giro pemerintah secara proporsional, khususnya lembaga-lembaga keagamaan, guna menekan cost of fund bank syariah.
Selain itu, Handi Risza juga menyarankan pemerintah untuk memberikan fasilitas insentif pajak dan menambah permodalan bank syariah BUMN, serta membentuk bank syariah BUMN baru. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat dana bank syariah lebih murah dan kompetitif. “Kritik Purbaya sendiri harus kita anggap sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Menteri Keuangan,” ucap Handi Risza, dikutip pada Selasa, 24 Februari 2026.
Informasi lengkap mengenai tanggapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini disampaikan saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026.