Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara resmi mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menjamin keamanan stok dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Mitigasi Risiko Bencana di Sumatera Barat
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026), Andre menyoroti kerentanan distribusi energi di Sumatera Barat. Saat ini, provinsi tersebut hanya memiliki satu fasilitas penyimpanan utama di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
Andre menjelaskan bahwa ketergantungan pada satu titik distribusi sangat berisiko, terutama mengingat Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana. Jika akses menuju Bungus terputus, pasokan BBM harus dialihkan dari provinsi tetangga seperti Riau atau Jambi, yang dinilai tidak ideal untuk efisiensi distribusi.
“Sumatera Barat adalah provinsi rawan bencana. Saya sudah mengusulkan agar dibangun depo baru di Pasaman Barat, tepatnya di Pelabuhan Air Bangis, untuk menjamin stok saat kondisi darurat,” ujar Andre.
Potensi Strategis Pelabuhan Air Bangis
Pembangunan depo di Air Bangis dinilai memiliki nilai strategis karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Wilayah ini berpotensi menjadi simpul distribusi energi regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera.
Usulan ini juga selaras dengan peta jalan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan-pelabuhan baru selain Teluk Bayur. Andre menegaskan bahwa skema investasi dapat dilakukan secara mandiri oleh Pertamina maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Tanggapan Direksi Pertamina
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memberikan apresiasi positif. Ia memastikan bahwa masukan dari Komisi VI DPR RI akan menjadi agenda pembahasan internal tim Pertamina untuk langkah tindak lanjut ke depan.
Informasi mengenai usulan pembangunan infrastruktur energi ini disampaikan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI yang berlangsung pada 11 Februari 2026.