Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memperkuat kualitas gizi anak dan remaja di Indonesia kini menjadi sorotan publik. Dengan alokasi anggaran yang melonjak drastis, efektivitas program ini dalam meningkatkan sumber daya manusia jangka panjang dipertanyakan, terutama terkait kualitas bahan makanan dan potensi inefisiensi fiskal.
Program MBG sejak awal dimaksudkan sebagai intervensi negara untuk memperkuat kualitas gizi anak dan remaja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang, dengan asumsi program berjalan konsisten selama satu dekade.
Namun, implementasi program ini di lapangan hanya menyediakan makanan satu kali sehari. Kualitas gizi dan higienitas bahan makanan yang diberikan kerap diperdebatkan, menimbulkan keraguan akan efektivitasnya dalam peningkatan gizi masyarakat jangka panjang.
Secara moral dan politik, tujuan kebijakan MBG dinilai baik dan populis. Akan tetapi, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baik semata, melainkan harus dianalisis secara logis dan teoretis, mencakup aspek dampak, rasionalitas ekonomi, efisiensi fiskal, dan konsistensi terhadap teori pembangunan.
Dalam konteks ini, MBG menyimpan persoalan mendasar. Secara jangka panjang, program ini berpotensi menimbulkan inefisiensi ekonomi dan menciptakan kehilangan kesempatan (opportunity cost) yang sangat besar terhadap sektor-sektor penopang pertumbuhan jangka panjang.
Anggaran Fantastis dan Alokasi Dana MBG
Data menunjukkan, realisasi anggaran MBG pada tahun 2025 mencapai Rp 51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 71 triliun. Program ini menjangkau 56,13 juta penerima manfaat melalui 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk tahun 2026, anggaran MBG melonjak drastis menjadi Rp 223,5 triliun. Target penerima manfaat meningkat menjadi 82,9 juta jiwa dengan 21.000 SPPG. Kenaikan ini merupakan lompatan fiskal signifikan, mendekati 7 persen dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.149,7 triliun.
Struktur anggaran per porsi ditetapkan antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membantah informasi yang beredar bahwa MBG dianggarkan Rp 15.000 per porsi.
Dari biaya per porsi tersebut, sekitar Rp 5.000 dialokasikan untuk bahan makanan. Sementara itu, Rp 3.000 digunakan untuk biaya operasional dan Rp 2.000 untuk sewa lahan serta bangunan, termasuk dapur, gudang, kamar mes, IPAL, filterisasi air, dan peralatan modern.
Hal ini berarti porsi signifikan belanja publik terserap pada margin atau keuntungan penyelenggara, biaya operasional, dan infrastruktur distribusi. Alokasi ini tidak langsung menjadi nilai gizi yang dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Komponen Rp 5.000 per porsi di luar bahan makanan, jika diekstrapolasi terhadap total anggaran Rp 223,5 triliun, mencapai Rp 111,75 triliun. Jumlah ini berpotensi menjadi surplus bagi pelaku SPPG dan vendor.
Surplus tersebut dikhawatirkan tidak otomatis menjadi investasi produktif. Sebaliknya, dana ini berpotensi hanya menjadi rent-seeking income bagi para pelaku usaha (vendor) dengan daya multiplier effect yang rendah pada perekonomian.
Potensi Inefisiensi dan Opportunity Cost
Jika dana sebesar Rp 111,75 triliun tersebut dialihkan untuk pembangunan jalan, dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan jalan nasional sekitar Rp 15 miliar per kilometer, pemerintah berpotensi membangun lebih dari 7.450 kilometer jalan baru.
Infrastruktur jalan ini akan menciptakan konektivitas, menurunkan biaya logistik yang di Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB, serta meningkatkan produktivitas jangka panjang.
Dengan logika serupa, jika dana Rp 111,75 triliun dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin desil terbawah, efek peningkatan konsumsi rumah tangga miskin berpotensi menghasilkan multiplier yang lebih besar.
Peningkatan daya beli (propensity to consume) melalui BLT akan lebih tepat sasaran. Jika satu kepala keluarga prasejahtera menerima BLT sebesar Rp 300.000 setiap bulan selama setahun, lebih dari 27,9 juta kepala keluarga atau sekitar 110 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan tambahan penghasilan.
Dalam teori multiplier effect Keynesian, belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional jika menciptakan permintaan agregat yang berulang dan produktif. Nilai pengganda sangat bergantung pada keterkaitan sektoral dan kecenderungan konsumsi marginal masyarakat.
Belanja yang bersifat konsumtif rutin cenderung memiliki multiplier rendah, apalagi jika sebagian besar hanya berputar dalam biaya operasional dan margin vendor. Studi Bank Dunia dan Asian Development Bank menunjukkan, multiplier belanja infrastruktur di negara berkembang dapat berada pada kisaran 1,5–2,5 kali, sementara belanja konsumsi rutin seringkali menghasilkan multiplier mendekati 1 atau bahkan di bawahnya.
Jika Rp 111,75 triliun dialihkan ke peningkatan fasilitas kesehatan primer, seperti membangun atau merevitalisasi ribuan puskesmas, dampaknya pada produktivitas sumber daya manusia jangka panjang akan lebih signifikan melalui upaya kuratif kesehatan masyarakat.
Efektivitas Gizi dan Risiko Pemborosan
Masalah berikutnya muncul pada aspek konsumsi yang tidak dapat dipaksakan. Preferensi anak terhadap menu, variasi selera, dan faktor budaya membuka potensi kemubaziran.
Di banyak sekolah, ditemukan sisa makanan yang diperkirakan mencapai 20 persen setiap harinya. Sebagian sekolah meminta anak membawa pulang, namun belum tentu dikonsumsi karena menu MBG yang tidak sesuai preferensi atau dinilai tidak layak oleh keluarga ekonomi mapan, sehingga tidak tepat sasaran.
Jika diasumsikan 20 persen makanan tidak dikonsumsi, dari estimasi pencairan sekitar Rp 0,99 triliun per hari (Rp 223,5 triliun dibagi 224 hari sekolah), potensi pemborosan mencapai Rp 200 miliar per hari atau sekitar Rp 44,7 triliun per tahun.
Dalam teori kesejahteraan ekonomi, kebijakan publik yang baik harus memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan kehilangan. Jika output yang dibiayai negara tidak sepenuhnya dikonsumsi, maka terjadi deadweight loss yang tidak kecil.
Dalam perspektif teori pembangunan Michael Todaro, pembangunan bukan sekadar peningkatan konsumsi sesaat, melainkan transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah jangka panjang.
Investasi yang meningkatkan produktivitas, kualitas pendidikan, dan kesehatan preventif memiliki dampak berkelanjutan terhadap human capital. MBG memang menyentuh aspek gizi, tetapi desain distribusinya yang sangat terpusat melalui SPPG tidak secara otomatis membangun kapasitas produksi lokal atau menciptakan transformasi struktural ekonomi.
Dalam kerangka Todaro, intervensi yang bersifat konsumtif dan tidak produktif berisiko menjadi static transfer, bukan dynamic transformation.
Dalam literatur ekonomi pendidikan, fungsi produksi pendidikan (education production function) menjelaskan bahwa output pendidikan (prestasi belajar) merupakan hasil kombinasi berbagai input. Ini meliputi kualitas guru, kurikulum, infrastruktur, lingkungan belajar, dan faktor keluarga termasuk gizi.
Jika salah satu input ditingkatkan sementara input lain stagnan, dampaknya terhadap output bisa terbatas. Tanpa perbaikan kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah, MBG berisiko menjadi tambahan biaya tanpa peningkatan signifikan dalam learning achievement.
Menurut kerangka teori Todaro, pembangunan sejati meningkatkan tiga dimensi: life-sustenance, self-esteem, dan freedom from servitude. MBG memang menyentuh dimensi pertama (life-sustenance), tetapi tidak menyentuh dimensi kedua dan ketiga. Oleh karena itu, selain alokasi anggaran MBG, pemerintah juga perlu berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan mobilitas sosial melalui alokasi anggaran pendidikan yang lebih baik.
Evaluasi Menyeluruh Mendesak untuk Pembangunan Jangka Panjang
Niat baik tidak selalu identik dengan desain kebijakan yang tepat. Ketika anggaran mencapai Rp 223,5 triliun atau 7 persen dari belanja pemerintah pusat, masih menyisakan pertanyaan tentang rent-seeking income, efektivitas, efisiensi, opportunity cost, dampak multiplier, dan pengabaian pembangunan pada sektor ekonomi pemacu nilai tambah.
Oleh karena itu, program MBG menjadi mendesak untuk segera dievaluasi. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan bukan hanya ‘mengenyangkan sesaat’, tetapi benar-benar menumbuhkan ekonomi yang produktif.
Tanpa evaluasi mendalam dan redesain kebijakan, MBG berpotensi menjadi program mahal yang secara kontinjensi mengorbankan momentum pembangunan sektor-sektor yang lebih strategis bagi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
Informasi dan analisis mengenai program Makan Bergizi Gratis ini disampaikan berdasarkan data anggaran pemerintah dan kajian para ekonom terkait efisiensi fiskal serta dampak pembangunan.