Para petinggi perbankan di Inggris dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Kamis (17/2/2026) untuk membahas pembangunan sistem pembayaran alternatif. Langkah strategis ini diambil guna mengurangi ketergantungan nasional pada jaringan Visa dan Mastercard yang berbasis di Amerika Serikat.
Rencana pertemuan tersebut bergulir di tengah kekhawatiran para bankir atas potensi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dapat mematikan layanan transaksi elektronik di negara tertentu. Selama ini, Visa dan Mastercard mendominasi layanan kredit, debit, hingga prabayar di Inggris.
Latar Belakang dan Risiko Ketergantungan
Pertemuan para bankir ini dipimpin oleh CEO Barclays, Vim Maru, dengan agenda mempertemukan sejumlah investor untuk mendanai perusahaan baru. Keputusan ini ditempuh guna memastikan roda perekonomian Inggris tetap berjalan meski terjadi gangguan layanan dari penyedia sistem pembayaran asal AS.
Wacana kedaulatan sistem pembayaran ini sebenarnya telah muncul selama bertahun-tahun. Namun, kebijakan luar negeri Trump yang dinilai agresif terhadap sekutu NATO terkait misi pencaplokan Greenland memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri keuangan Inggris.
Regulator Sistem Pembayaran di Inggris melaporkan bahwa pada 2025, sebanyak 95 persen transaksi berbasis kartu menggunakan sistem Mastercard dan Visa. Salah seorang pejabat eksekutif memperingatkan bahwa jika layanan tersebut dihentikan, transaksi di Inggris berisiko kembali ke era 1950-an yang hanya mengandalkan uang tunai.
Sentimen Regional dan Pengalaman Global
Kekhawatiran Inggris juga dirasakan oleh negara-negara di Uni Eropa. Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa, Aurore Lalucq, sebelumnya telah memberikan peringatan keras mengenai bahaya ketergantungan terhadap infrastruktur pembayaran asing.
“Visa, Mastercard, masalah mendesaknya adalah sistem pembayaran kita. Trump dapat memutus semuanya,” ujar Lalucq dalam sebuah pernyataan resmi.
Kekhawatiran ini berkaca pada peristiwa di Rusia, di mana AS pernah memaksa Visa dan Mastercard menghentikan layanan. Padahal, saat itu sekitar 60 persen aktivitas pembayaran di Rusia sangat bergantung pada kedua jaringan tersebut, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses dana mereka.
Target Implementasi dan Respon Industri
Sistem pembayaran baru di Inggris ini diperkirakan baru akan diterapkan secara penuh pada tahun 2030 mendatang. Proyek ini melibatkan konsorsium besar yang mencakup Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, hingga badan jaringan ATM Link.
Menanggapi rencana tersebut, pihak Visa menyatakan kesiapannya untuk bersaing secara sehat di pasar Inggris. Mereka berkomitmen untuk terus menyediakan akses pembayaran digital yang aman dan inovatif bagi konsumen maupun pelaku bisnis.
Sementara itu, Mastercard menegaskan komitmennya dalam mendorong perdagangan domestik dan global. Mereka menyatakan telah menyediakan layanan yang aman bagi warga Inggris selama puluhan tahun dan akan terus memenuhi kebutuhan pelanggan di masa depan.
Informasi mengenai rencana pembangunan sistem pembayaran berdaulat ini bersumber dari laporan The Guardian dan pernyataan resmi lembaga keuangan terkait yang dirilis pada Selasa (17/2/2026).