Bank Dunia memperingatkan tantangan besar bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Meski mencatat kemajuan ekonomi yang stabil, Indonesia dinilai masih memerlukan reformasi struktural mendalam, terutama pada perbaikan iklim usaha dan investasi guna mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyatakan bahwa kualitas lingkungan bisnis di Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator. Menurutnya, Indonesia harus mulai beralih ke mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada produktivitas endogen dan perluasan pasar internasional untuk mendorong inovasi.
Hambatan Produktivitas Perusahaan Besar
Berdasarkan analisis Bank Dunia, ekosistem perusahaan besar di Indonesia dinilai kurang dinamis dibandingkan negara lain dengan skala ekonomi serupa. Produktivitas perusahaan di Indonesia justru ditemukan tidak meningkat seiring dengan bertambahnya skala usaha atau usia operasional perusahaan tersebut.
“Perusahaan yang lebih besar dan lebih tua di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya mereka menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar David Knight.
Kondisi ini dipicu oleh lemahnya penegakan kesetaraan kesempatan berusaha atau level playing field yang konsisten bagi seluruh pelaku usaha. Hal tersebut berdampak pada tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, di mana sekitar 83 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal menurut standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Potensi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Meski menghadapi tantangan struktural, Bank Dunia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 tetap realistis untuk dicapai. Namun, pencapaian ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan paket reformasi struktural yang komprehensif, bukan sekadar peningkatan nilai investasi.
David menjelaskan bahwa melalui paket reformasi yang direkomendasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat hingga 10 persen. Jika diterapkan secara konsisten selama lima tahun, hal ini setara dengan tambahan sekitar 2 persen pertumbuhan ekonomi per tahun bagi nasional.
Tantangan 11,6 Juta Setengah Pengangguran
Persoalan struktural ekonomi ini berdampak langsung pada kualitas pasar tenaga kerja nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari 154 juta angkatan kerja, terdapat 7,46 juta orang yang masih berstatus pengangguran, meskipun angka ini menurun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 146,54 juta orang, kualitas pekerjaan tetap menjadi isu krusial. Sebanyak 11,6 juta orang masuk dalam kategori setengah pengangguran, sementara 36,29 juta lainnya bekerja paruh waktu.
“Apa itu setengah pengangguran? Mereka adalah orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan karena ingin bekerja lebih dari 35 jam seminggu,” jelas Amalia.
Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan pemerintah bukan sekadar menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melainkan memastikan ketersediaan pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Informasi ini merujuk pada pernyataan resmi Bank Dunia dan laporan Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Februari 2026.