Kongres Peru resmi memakzulkan Presiden interim Jose Jeri pada Selasa (17/2/2026) waktu setempat, setelah politikus berusia 39 tahun tersebut hanya menjabat selama empat bulan. Keputusan ini menjadikan Jeri sebagai presiden ketujuh Peru yang lengser dalam satu dekade terakhir akibat berbagai skandal hukum dan penyalahgunaan jabatan.
Skandal Perekrutan dan Dugaan Gratifikasi
Pemakzulan ini dipicu oleh laporan investigasi program televisi Cuarto Poder yang mengungkap dugaan praktik nepotisme di lingkungan kepresidenan. Jeri dituduh terlibat dalam perekrutan tidak wajar terhadap sejumlah perempuan di kantor presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup setelah melakukan pertemuan tertutup.
Meskipun laporan awal menyebutkan lima orang, pihak kejaksaan mengindikasikan jumlahnya mencapai sembilan orang. Selain itu, Jose Jeri juga tengah diselidiki atas dugaan “sponsor ilegal kepentingan” terkait pertemuan rahasia dengan seorang pengusaha asal China yang memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah Peru. Jeri sendiri telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya tidak bersalah.
Krisis Politik Menjelang Pemilihan Umum
Langkah Kongres ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 12 April 2026. Jose Jeri sebelumnya menjabat sebagai ketua parlemen dan ditunjuk menggantikan Dina Boluarte yang juga dimakzulkan pada Oktober 2025 di tengah gelombang protes korupsi.
Situasi politik Peru saat ini dinilai sangat tidak stabil dengan adanya lebih dari 30 kandidat yang mendaftar untuk pemilu mendatang. Rafael Lopez Aliaga, kandidat dari partai sayap kanan Popular Renewal yang memimpin jajak pendapat, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendesak pelengseran Jeri dari kursi kepresidenan.
Dampak Ketidakpastian Institusional
Analis politik Augusto Alvarez memperingatkan bahwa mencari pengganti dengan legitimasi kuat di tengah Kongres saat ini akan sangat sulit. “Akan sulit menemukan pengganti dengan legitimasi politik di Kongres saat ini, dengan bukti-bukti mediokritas dan kecurigaan kuat terhadap korupsi yang meluas,” ungkapnya.
Selain krisis kepemimpinan, Peru juga menghadapi tantangan keamanan serius akibat lonjakan kasus pemerasan yang menewaskan puluhan orang. Data menunjukkan jumlah kasus pemerasan meningkat tajam dari 2.396 kasus menjadi lebih dari 25.000 kasus pada tahun 2025, yang menambah tekanan terhadap stabilitas nasional.
Mekanisme Penunjukan Presiden Baru
Pasca-pemakzulan ini, Kongres dijadwalkan akan memilih ketua parlemen baru pada Rabu (18/2/2026). Pejabat yang terpilih nantinya akan secara otomatis menjabat sebagai presiden interim hingga pelantikan presiden baru hasil pemilu pada Juli mendatang.
Informasi mengenai perkembangan situasi politik dan hukum di Peru ini dihimpun berdasarkan pernyataan resmi Kongres Peru serta laporan investigasi media lokal yang dirilis pada Februari 2026.