Warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil mediasi dengan pengelola lapangan padel yang menimbulkan kebisingan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah tegas terkait operasional lapangan tersebut.
Ketidakpuasan Warga dan Harapan Ketenangan
Naufal (27), salah seorang warga terdampak, mengungkapkan bahwa mediasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya memuaskan. Ia berharap lingkungan tempat tinggalnya dapat kembali tenang seperti sedia kala.
“Terkait mediasi kemarin, sejujurnya hasilnya belum sepenuhnya memuaskan bagi kami selaku warga terdampak,” kata Naufal saat dihubungi pada Sabtu (21/2/2026).
Naufal menambahkan, “Aku mengharapkan suasana sebelumnya yang tenang di rumah kami kembali seperti sedia kala. Tanpa adanya terdengar suara teriakan dari orang yang bermain padel dan suara bunyi raket memukul bola.”
Solusi yang diupayakan bersama pihak pemerintah, pengelola, dan keluarga terdampak mencakup penutupan operasional atau pemasangan peredam suara (soundproofing) yang efektif.
Meskipun demikian, warga menghargai perkembangan terbaru. Naufal menyebut, “Kami menghargai perkembangan terbaru hari ini di mana pihak pengelola lapangan padel dan Pak Lurah sudah mengonfirmasi bahwa operasional akan dihentikan sementara selama bulan Ramadan.”
Penghentian sementara ini, menurut informasi yang diterima Naufal, bertujuan untuk fokus pada proses pengerjaan peredam suara. Warga akan terus memantau efektivitas solusi tersebut demi kenyamanan.
Pemprov DKI Siapkan Langkah Tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terkait lapangan padel yang bermasalah di Cilandak. Ia telah meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan.
“Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Taman Semanggi, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/2).
Pramono Anung menyatakan bahwa keputusan mengenai nasib lapangan padel akan diambil pada awal pekan depan, yaitu Senin atau Selasa.
“Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas,” jelasnya.
Penegasan ini mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memanggil pengelola dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini.
Informasi lebih lanjut mengenai penanganan kebisingan lapangan padel di Cilandak ini akan disampaikan melalui keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dijadwalkan pada pekan depan.