Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) Makhruzi Rahman menunjukkan komitmen dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Aceh. Kunjungan lapangan dilakukan pada Sabtu (7/3/2026) di Kabupaten Pidie Jaya untuk meninjau langsung dampak bencana dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait pemulihan infrastruktur dasar.
Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah cepat BNPP untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di daerah terdampak. Kehadiran tim BNPP di Aceh merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.
Komitmen Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak
Makhruzi Rahman menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan dapat berjalan optimal di wilayah terdampak. “Kami hadir bersama tim untuk memastikan percepatan pemulihan dapat berjalan optimal di wilayah terdampak,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima pada Selasa (10/3/2026).
BNPP membagi tim ke beberapa kabupaten yang terdampak banjir bandang. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin ditugaskan meninjau kondisi di Kabupaten Bireuen, sementara Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP Amrullah M Ridha meninjau lokasi terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang.
Fokus Utama: Pembersihan Akses Jalan dan Bantuan Alat Berat
Menurut Makhruzi, fokus utama dalam tahap percepatan pemulihan pascabencana adalah pembersihan akses jalan umum yang masih tertutup material lumpur dan pasir. Ia menyoroti pentingnya langkah ini demi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
“Hasil pengamatan kami, masih banyak jalan yang sulit dilalui masyarakat akibat timbunan lumpur pascabanjir. Ini menjadi prioritas karena menyangkut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga,” ungkap Makhruzi.
Pihaknya akan segera menghadirkan bantuan alat berat, seperti ekskavator dan dump truck, ke wilayah terdampak untuk mempercepat proses pembersihan material. “Kami akan fokus pada Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Bantuan alat berat sangat dibutuhkan agar pembersihan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Peninjauan di Bireuen dan Respons Pemerintah Daerah
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin, yang meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Bireuen pada Minggu (8/3/2026), menekankan pentingnya pembersihan material sisa banjir. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dan mencegah genangan kembali saat hujan.
“Hari ini, Minggu (8/3/2026), kami bersama Camat Peusangan Siblah Krueng dan Plt Kepala BPBD Bireuen meninjau lokasi yang akan dikerjakan oleh tim BNPP. Gundukan tanah bekas banjir ini jika tidak segera dibersihkan, berpotensi menimbulkan genangan kembali saat hujan,” jelas Nurdin.
Tim akan memfokuskan pekerjaan pada pembersihan gundukan tanah di sekitar jalan utama agar akses masyarakat kembali normal. “Mudah-mudahan pengerjaan ini bisa dilakukan dengan cepat sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu,” ujar Nurdin.
Dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan BPBD
Camat Peusangan Siblah Krueng di Kabupaten Bireuen, Afrizal, menyampaikan bahwa terdapat delapan desa yang terdampak cukup parah, di antaranya Desa Kubu, Teupin Raya, Lueng Daneun, Pante Baro Kumbang, hingga Pante Baro Keupanyang. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembersihan jalan utama yang menjadi penghubung antarkecamatan.
“Jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Kami berharap bantuan pembersihan bisa segera terealisasi,” kata Afrizal.
Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian. Ia mengapresiasi kehadiran BNPP di Kabupaten Bireuen dan berharap penanganan dapat meluas ke kecamatan lain yang juga terdampak. “Kehadiran BNPP memberi harapan agar akses jalan kembali lancar seperti sediakala,” ujar Doli.
Kehadiran langsung tim BNPP di wilayah terdampak banjir bandang Aceh menjadi wujud peran negara dalam memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi BNPP RI yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.