Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumumkan bahwa pungutan ekspor produk sawit rata-rata mencapai Rp 3 triliun per bulan. Dana besar ini menjadi amunisi utama untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga pengembangan usaha kecil, mikro, dan koperasi (UKMK) di seluruh Indonesia.
Pungutan Ekspor Sawit: Amunisi Utama Program BPDPKS
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDPKS, Helmi Muhansyah, menegaskan bahwa pungutan ekspor produk sawit yang mencapai rata-rata Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun per bulan bukan sekadar instrumen fiskal. Menurutnya, dana ini merupakan sumber pembiayaan utama bagi program-program sawit yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Helmi menjelaskan, seluruh dana yang dihimpun dari eksportir sawit dialokasikan kembali untuk mendukung keberlanjutan dan citra positif industri sawit nasional. Program-program tersebut mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa pendidikan, riset, serta pengembangan UKMK berbasis sawit.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi dalam Workshop Media Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2026. Acara bertajuk “Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK” ini diselenggarakan oleh Majalah Hortus di Depok pada Kamis, 19 Februari 2026.
Penguatan UKMK: Strategi Hadapi Kampanye Negatif
Penguatan UKMK menjadi salah satu strategi penting BPDPKS untuk menjawab kampanye negatif terhadap industri sawit. Helmi memaparkan, kampanye negatif seringkali mengangkat isu lingkungan seperti banjir dan hilangnya habitat orangutan, hingga tudingan eksploitasi pekerja anak.
“Kami punya tanggung jawab bagaimana membangun narasi yang positif terhadap sawit. Salah satunya melalui penguatan UKM atau UKMK,” ujar Helmi dalam keterangan pers pada Jumat, 20 Februari 2026.
Helmi mengeklaim intensitas kampanye positif terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2018 pencarian UKMK sawit masih terbatas, kini jumlah pelaku dan produk turunan sawit semakin banyak dan mudah ditemukan. Kegiatan promosi dan workshop bahkan digelar hampir setiap bulan.
Dukungan BPDPKS untuk Wirausaha Muda dan Pameran Nasional
BPDPKS juga aktif menggandeng kalangan kampus untuk menumbuhkan wirausaha muda berbasis sawit. Salah satu kerja sama dilakukan dengan Universitas Andalas, yang menghasilkan kisah sukses seorang mahasiswa asal Pasaman Barat.
Mahasiswa tersebut, setelah mengikuti pelatihan pada masa pandemi 2020-2021, berhasil menjadi eksportir lidi sawit pada tahun 2025. Ia bahkan menggandeng kelompok ibu-ibu sebagai pemasok bahan baku, menciptakan dampak ekonomi lokal.
Di sisi lain, dukungan juga diberikan melalui fasilitasi pameran nasional seperti Inacraft. Tiga UKMK binaan BPDPKS dari Aceh, Malang, dan Yogyakarta memperoleh fasilitas booth gratis, termasuk akomodasi dan transportasi. Padahal, biaya partisipasi pameran tersebut bisa mencapai Rp 19 juta hingga Rp 24 juta per booth.
Contoh keberhasilan lainnya datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana sekitar 60-70 ibu-ibu mengembangkan batik dan lilin berbahan malam sawit. Dengan pendampingan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), usaha ini tumbuh dari omzet awal ratusan juta rupiah hingga menembus miliaran rupiah.
Dalam pameran Inacraft terbaru, transaksi mereka mencapai Rp 55 juta hanya dalam dua hingga tiga hari. “Itu termasuk yang sangat laku di pameran Inacraft,” pungkas Helmi.
Informasi lengkap mengenai alokasi pungutan ekspor sawit dan program BPDPKS disampaikan melalui pernyataan resmi Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDPKS, Helmi Muhansyah, yang dirilis pada Jumat, 20 Februari 2026.