Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memulai evaluasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara menyeluruh. Pendataan lengkap ini menyasar sekitar 457.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dan sederajat di seluruh Indonesia, sebagaimana diumumkan pada Kamis (26/2/2026).
Metode Pendataan Canggih untuk Akurasi Data
Kepala BPS, Amalia Adininggar, menegaskan kesiapan lembaganya dalam melaksanakan evaluasi ini. “Kami siap melaksanakan evaluasi ini. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pokok pendidikan, kami sekaligus dapat melakukan pembaruan basis data yang selama ini menjadi rujukan berbagai analisis dan penelitian kebijakan,” ujar Amalia, dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Amalia menjelaskan, proses evaluasi akan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis gawai. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan data terkirim secara langsung, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan yang kerap timbul akibat proses manual.
Lebih lanjut, BPS juga akan memastikan seluruh standar metodologi, pengorganisasian lapangan, pengendalian mutu, serta proses verifikasi berjalan sesuai kaidah statistik yang berlaku. “Dengan jaringan BPS di seluruh Indonesia, pelaksanaan pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara komprehensif,” tambahnya.
Kolaborasi Strategis untuk Data Pendidikan Nasional
Evaluasi Dapodik ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kemendikdasmen dan Badan Pusat Statistik. Kerja sama ini bertujuan memperkuat akurasi dan pemutakhiran data-data pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa data merupakan landasan utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas dan validitas data pendidikan terus meningkat.
“Kami berkomitmen untuk ke depan bekerja sama secara lebih intensif dalam memperbarui data-data pendidikan. Ini menjadi bagian dari upaya kami melakukan semacam sensus pendidikan secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang akurat,” tutur Mu’ti.
Dinamika Lapangan dan Sinkronisasi Data
Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen selama ini telah mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, dinamika di lapangan menuntut adanya pembaruan data yang lebih cepat dan sistematis.
Sistem Dapodik sendiri memungkinkan satuan pendidikan untuk melakukan pembaruan (update) data secara berkala. Mu’ti menjelaskan, “Hal ini penting mengingat kondisi sekolah yang sangat dinamis. Misalnya adanya guru yang memasuki masa pensiun, pengobatan, maupun perubahan data lainnya.”
Oleh karena itu, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Langkah ini krusial untuk memastikan data yang digunakan sebagai dasar kebijakan selalu relevan dan akurat.
Informasi lengkap mengenai evaluasi Dapodik ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Kamis, 26 Februari 2026.