Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk membuka akses bantuan kemanusiaan Indonesia agar dapat masuk lebih efektif ke Gaza. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri Festival Jejak Jajanan Nusantara di area Parkir Selatan Barat kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu (8/3/2026).
Strategi Perluas Akses Bantuan Kemanusiaan
Cak Imin menjelaskan, mekanisme Board of Peace (BOP) serta jalur bilateral maupun multilateral merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses distribusi bantuan kemanusiaan. Ia menyoroti adanya hambatan signifikan dalam penyaluran bantuan ke Gaza. “Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk,” ujar Cak Imin.
Penyaluran bantuan kemanusiaan, menurut Cak Imin, tidak bisa hanya mengandalkan pengiriman melalui udara. Dibutuhkan jalur yang lebih terbuka agar distribusi ke wilayah Gaza dapat dilakukan secara lebih leluasa. “Karena ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen, tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat. Intinya tujuannya itu,” jelasnya.
Peran Kunjungan Presiden dalam Diplomasi
Lebih lanjut, Cak Imin menekankan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke berbagai negara juga merupakan bagian integral dari upaya membuka jalur bantuan kemanusiaan tersebut. “Jadi begini, BOP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita,” jelas Cak Imin.
Ia menambahkan, “Sehingga BOP-kah, bilateral-kah, multilateral, kunjungan Presiden ke berbagai negara, pulang dari New York mampir ke berbagai negara adalah membuka pintu seluas-luasnya untuk bantuan kita masuk ke Gaza dan Palestina pada umumnya.”
Menjaga Kepentingan Ekonomi Nasional
Selain fokus pada bantuan kemanusiaan, Cak Imin juga menggarisbawahi bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden turut bertujuan menjaga kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah ingin memastikan industri nasional tetap berjalan dan hubungan perdagangan internasional tetap menguntungkan bagi Indonesia. “Nomor satu adalah kepentingan nasional sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus, itu yang paling pokok sehingga jangan meributkan hal-hal yang strategis karena itu ada tujuan di dalam pelaksanaan diplomasi itu karena tidak semua bisa disampaikan oleh Presiden,” tegasnya.
Informasi lengkap mengenai strategi diplomasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang dirilis pada Minggu, 8 Maret 2026.