Jika Barat sibuk berlomba menciptakan kecerdasan buatan (AI) paling pintar, China justru memilih jalur berbeda. Negara Tirai Bambu ini tidak sekadar mengikuti lintasan yang dibuat oleh Amerika Serikat, melainkan sedang membangun garis finisnya sendiri dengan fokus pada integrasi AI ke dalam infrastruktur nasional dan harmoni sosial, demikian dirangkum dari laporan Asia Times pada Kamis, 26 Februari 2026.
Di Silicon Valley, Amerika Serikat, AI diperlakukan layaknya eksplorasi perbatasan baru dengan ambisi terbesar menciptakan General Intelligence yang mampu menyaingi atau melampaui kognitif manusia. Pemerintah AS cenderung membiarkan raksasa swasta memimpin inovasi, berasumsi bahwa sektor ekonomi lain akan beradaptasi secara mandiri.
Filosofi di Balik Strategi AI China
Berbeda dengan Barat, pertanyaan utama bagi China bukanlah seberapa pintar mesin bisa berpikir, melainkan bagaimana kecerdasan itu dapat dilebur dan ditanamkan ke dalam infrastruktur nasional. Sebelum AI dapat mengubah masyarakat, fondasinya harus dibangun lebih dulu. Oleh karena itu, triliunan rupiah digelontorkan untuk membangun pusat data super besar, internet super cepat, dan memperkuat jaringan listrik.
Pendekatan Beijing ini berakar pada dua filosofi kuno yang kental mewarnai cara mereka memandang teknologi masa depan, yakni Konfusianisme dan Legalisme. Ajaran Konfusius mendambakan harmoni sosial, di mana setiap orang memiliki porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian, kehebatan AI di China tidak diukur dari kemampuannya membebaskan ekspresi pengguna, melainkan dari kemampuannya meredam kekacauan dan menjaga tatanan masyarakat tetap rapi.
Peran penegak aturan diserahkan pada Legalisme, yang berprinsip bahwa tanpa aturan dan “tangan besi”, sistem pasti akan bobrok. Di sinilah algoritma AI mengambil alih, berbekal pantauan kamera pintar, skor kredit sosial, hingga prediksi risiko yang presisi, AI menyulap tugas mendisiplinkan jutaan warga menjadi sesuatu yang serba otomatis dan terukur.
Manuver pemerintah China dalam “menggembosi” bisnis raksasa teknologi seperti Alibaba beberapa tahun lalu adalah wujud nyata dari kombinasi dua filosofi ini. Ketika ada korporasi swasta yang terlalu besar hingga memonopoli urat nadi data dan uang rakyat, negara merasa wajib turun tangan demi mengembalikan harmoni. Algoritma yang tadinya rahasia perusahaan, seketika dipaksa buka-bukaan dan dilebur ke dalam cetak biru milik negara.
Membangun Negara Prediktif dengan AI
Rentetan kebijakan ini secara perlahan melahirkan konsep pemerintahan baru yang sering dijuluki sebagai “Predictive State” atau Negara Prediktif. Model pemerintahan tradisional umumnya reaktif, menunggu ada pelanggaran baru hukum bertindak. Sementara itu, negara prediktif mengandalkan AI untuk “meramal” dan memberantas sumber masalah bahkan sebelum sempat membesar.
Pemerintah menjaring lautan data dari identitas digital, riwayat transaksi dompet elektronik, hingga ribuan sensor di sudut jalan. Warga tidak sekadar diawasi, tetapi “dibaca” layaknya barisan kode komputer. Contohnya, kemacetan jalan tol dapat dicegah karena sistem sudah mengalihkan arus sebelum mobil menumpuk. Bibit krisis perbankan langsung dipadamkan sebelum membuat pasar panik, atau potensi wabah penyakit dikarantina sebelum sempat menular ke kota sebelah.
Pergeseran Peran Pekerja di Era AI China
Visi yang berbeda haluan ini secara otomatis memengaruhi nasib buruh dan pekerja kantoran di China. Jika di AS atau Eropa perdebatan sering berkisar pada ketakutan robot akan merebut pekerjaan manusia, di China pendekatannya lebih diarahkan pada perubahan fungsi.
AI digunakan untuk mengurai keruwetan birokrasi, bukan langsung membuang manusianya. Pekerja pabrik, misalnya, tidak lagi disuruh memanggul barang atau menjalankan mesin seharian, tugas mereka bergeser menjadi mandor di depan layar dasbor. Di rumah sakit, dokter memakai AI untuk memilah antrean pasien mana yang paling darurat. Keputusan akhir tetap di tangan manusia, dan sistem otomatis akan terus berjalan selama administrator tidak menemukan kejanggalan.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui laporan KompasTekno yang dirangkum dari Asia Times pada Kamis, 26 Februari 2026.