Berita
Departemen Kehakiman AS Hapus Ribuan Dokumen Epstein Usai Identitas Korban Terbuka, Akui Ada Human Error
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ AS) secara resmi menghapus ribuan dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein dari situs webnya pada Rabu, 4 Februari 2026. Langkah ini diambil menyusul keluhan serius dari sejumlah korban yang identitas pribadinya secara tidak sengaja terungkap ke publik, memicu kekhawatiran besar akan keamanan dan trauma ulang.
Pengacara para korban melaporkan bahwa insiden ini telah mengubah total kehidupan hampir 100 penyintas. Materi yang bocor mencakup foto telanjang korban, nama lengkap, alamat email, dan informasi pribadi lain yang seharusnya disensor.
Kesalahan Teknis dan Dampak Fatal pada Korban
Para penyintas menilai pengungkapan ini sangat keterlaluan dan menegaskan bahwa nama mereka seharusnya tidak diungkap, diteliti, maupun memicu trauma ulang. Beberapa korban bahkan menerima ancaman kematian setelah rincian pribadi, termasuk rekening bank, dipublikasikan.
Annie Farmer, salah satu korban, mengaku kesulitan untuk menanggapi informasi baru yang terungkap karena dampak pengungkapan dokumen tersebut sangat besar. “Sulit untuk fokus pada informasi baru yang telah terungkap karena betapa besar kerusakan yang telah dilakukan Departemen Kehakiman dengan mengekspos para korban dengan cara ini,” ujarnya kepada BBC.
Lisa Phillips, korban lainnya, menambahkan bahwa banyak penyintas sangat tidak senang dengan hasil rilis dokumen. “Departemen Kehakiman telah melanggar ketiga persyaratan kami. Banyak dokumen masih belum diungkapkan, tanggal rilis sudah lama berlalu, dan nama banyak korban selamat telah dirilis,” katanya.
Penjelasan dan Tindakan Departemen Kehakiman AS
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa penghapusan dokumen dilakukan karena adanya kesalahan teknis atau kesalahan manusia (human error). Dalam surat yang diajukan kepada hakim federal, DOJ menegaskan bahwa semua dokumen yang diminta oleh korban telah dilenyapkan.
“Semua dokumen yang diminta oleh korban atau penasihat hukum tadi malam telah dihapus untuk penyuntingan lebih lanjut,” tulis DOJ dalam keterangannya dikutip dari BBC pada Selasa, 3 Februari 2026. Pihak DOJ juga menambahkan bahwa mereka terus meneliti permintaan tambahan dan meninjau dokumen lain yang mungkin perlu disunting.
Juru bicara DOJ menyatakan kepada CBS dan BBC bahwa mereka menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. DOJ juga melakukan penyuntingan ribuan nama korban di jutaan halaman yang dipublikasikan untuk melindungi orang yang tidak bersalah. “Hingga saat ini, hanya 0,1 persen dari halaman yang dirilis yang ditemukan memiliki informasi yang tidak disensor yang dapat mengidentifikasi korban,” ujarnya.
Kontroversi Rilis Dokumen dan Mandat Kongres
Rilis dokumen ini dilakukan berdasarkan mandat Kongres yang mewajibkan DOJ untuk mempublikasikan catatan terkait Epstein, dengan ketentuan menyunting detail yang dapat mengidentifikasi korban. Namun, pada Jumat, 30 Januari 2026, pengacara Brittany Henderson dan Brad Edwards meminta hakim federal untuk menutup situs yang menyimpan dokumen tersebut.
Mereka menyebut perilisan itu sebagai pelanggaran privasi korban paling mengerikan dalam satu hari dalam sejarah Amerika Serikat. Henderson dan Edwards menekankan adanya situasi darurat yang membutuhkan intervensi peradilan segera karena DOJ gagal menyunting nama korban dan informasi identitas pribadi lainnya dalam ribuan kasus.
Gloria Allred, pengacara hak-hak perempuan yang mewakili beberapa korban, menegaskan bahwa sejumlah nama korban yang sebelumnya tidak pernah muncul di publik kini telah tersebar. “Dalam beberapa kasus, mereka mencoret nama-nama tersebut tetapi Anda masih bisa membaca nama-nama itu. Dalam kasus lain, mereka menunjukkan foto-foto korban yang belum pernah melakukan wawancara publik,” kata Allred.
Sejak undang-undang yang mewajibkan publikasi dokumen diberlakukan tahun lalu, DOJ telah merilis jutaan berkas terkait Jeffrey Epstein, termasuk tiga juta halaman, 180.000 gambar, dan 2.000 video. Pengungkapan ini terjadi enam minggu setelah departemen tersebut melewatkan tenggat waktu yang disahkan oleh Presiden Donald Trump di bawah tekanan Kongres bipartisan. Epstein sendiri meninggal di sel penjara New York pada 10 Agustus 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks.
Informasi lebih lanjut mengenai insiden ini dan upaya penanganan oleh Departemen Kehakiman AS disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis kepada media internasional pada Selasa, 3 Februari 2026.
