Teknologi

Donald Trump Perintahkan Hentikan Penggunaan AI Anthropic, Pentagon Tetapkan Risiko Rantai Pasok

Advertisement

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan seluruh lembaga federal untuk segera menghentikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari Anthropic. Keputusan ini muncul setelah Anthropic menolak permintaan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) untuk akses penuh model AI mereka, terutama untuk keperluan militer berisiko tinggi.

Penolakan tersebut membuat Pentagon menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasok”, sebuah status yang dapat membatasi kontrak perusahaan dengan militer AS dan mitra pertahanan lainnya. Di tengah polemik ini, pesaing Anthropic, OpenAI, justru berhasil mengamankan kesepakatan dengan Pentagon.

Perintah Donald Trump dan Reaksi Pentagon

Melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu (1/3/2026), Donald Trump menyebut Anthropic sebagai “perusahaan AI sayap kiri” yang tidak sejalan dengan kebutuhan militer AS. Ia memerintahkan penarikan teknologi Anthropic dari seluruh operasi dan lembaga pemerintahan dalam jangka waktu enam bulan, termasuk di Pentagon.

“Kami tidak membutuhkannya, kami tidak menginginkannya, dan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi,” tulis Trump. Ia juga mengancam konsekuensi sipil dan pidana jika perusahaan tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kemudian menegaskan status Anthropic sebagai “risiko rantai pasok” melalui akun X @SecWar. “Tidak boleh ada kontraktor, pemasok, atau mitra yang berbisnis dengan militer AS melakukan kegiatan komersial dengan Anthropic,” jelas Pete.

Pete menambahkan bahwa Anthropic hanya akan menyediakan layanannya kepada Pentagon selama masa transisi enam bulan. “Para prajurit AS tidak akan pernah dijadikan sandera oleh kehendak ideologis perusahaan-perusahaan teknologi besar (Big Tech). Keputusan ini bersifat final,” imbuh Pete.

Alasan Penolakan Anthropic

CEO Anthropic, Dario Amodei, dalam pernyataan di blog resmi perusahaan, menjelaskan bahwa perselisihan berakar dari permintaan Pentagon untuk akses penuh tanpa batas terhadap model AI mereka. Permintaan tersebut mencakup penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa kendali manusia.

Amodei menegaskan bahwa Anthropic selama ini telah bekerja sama dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS, menggunakan model AI mereka untuk analisis intelijen, pemodelan, simulasi, perencanaan operasional, hingga operasi siber. Anthropic juga menjadi perusahaan AI “frontier” pertama yang menerapkan modelnya di jaringan pemerintah AS yang terklasifikasi.

Advertisement

Namun, Amodei menyatakan terdapat dua batasan yang tidak dapat dilanggar perusahaan. Pertama, penggunaan AI untuk pengawasan massal berpotensi mengancam kebebasan sipil. Kedua, sistem AI saat ini belum cukup andal dan aman untuk mengambil keputusan sepenuhnya tanpa kendali manusia dalam konteks penggunaan senjata.

“Kami tidak dapat menyetujui permintaan tersebut, karena hati nurani dan alasan kemanusiaan,” tegas Amodei, merujuk pada desakan Pentagon agar Anthropic menghapus sejumlah pengamanan (safeguards) dalam model AI mereka. Anthropic berencana menggugat keputusan Pentagon ini, sebagaimana dilaporkan Reuters.

OpenAI Amankan Kontrak di Tengah Polemik

Di tengah ketegangan antara Anthropic dan Pentagon, pesaingnya, OpenAI, justru berhasil mengamankan kontrak. CEO OpenAI Sam Altman mengonfirmasi bahwa perusahaannya telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan model AI mereka di jaringan terklasifikasi Departemen Pertahanan AS.

Melalui akun X @sama, Altman menyebut bahwa dalam negosiasi, Departemen Pertahanan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan AI dan menghormati prinsip OpenAI. Ini termasuk larangan pengawasan massal domestik serta pentingnya tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan, termasuk pada sistem senjata otonom.

OpenAI juga berencana membangun pengamanan teknis tambahan dan menempatkan teknisinya secara langsung di Departemen Pertahanan AS untuk membantu implementasi dan pengawasan sistem. Pejabat senior pemerintah AS Jeremy Lewin menjelaskan bahwa kontrak OpenAI bisa didapat karena mereka memiliki prinsip “penggunaan AI yang sah secara hukum” (all lawful use), sesuai syarat Pentagon.

Perbedaan pendekatan ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara kerangka etika perusahaan AI dan tuntutan keamanan nasional pemerintah federal AS, sebagaimana dirangkum dari KompasTekno dan Neowin.

Informasi lengkap mengenai polemik ini disampaikan melalui pernyataan resmi Donald Trump di Truth Social, Pete Hegseth di X, serta Dario Amodei di blog resmi Anthropic, yang dirilis pada Minggu (1/3/2026).

Advertisement