Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendorong kajian objektif terhadap usulan perubahan syarat TOEFL Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dorongan ini muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengkritisi syarat TOEFL yang dinilai terlalu tinggi dan hanya menguntungkan kalangan tertentu.
Kajian Objektif Syarat TOEFL LPDP
Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa usulan perubahan syarat TOEFL LPDP perlu dikaji lebih jauh secara objektif. Hal ini penting untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga tanpa menutup akses bagi calon penerima beasiswa yang memiliki potensi besar.
“Terkait usulan perubahan syarat TOEFL yang dinilai terlalu tinggi, hal ini perlu dikaji secara objektif agar standar kualitas tetap terjaga, namun tidak menutup akses bagi calon penerima yang memiliki potensi besar,” kata Lalu saat dikonfirmasi pada Senin, 9 Maret 2026.
Politikus PKB ini menekankan bahwa semangat LPDP harus mampu memastikan kesetaraan akses terkait kuota beasiswa. Menurutnya, LPDP harus dapat diakses secara adil oleh semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun jenis pendidikan asalnya.
“Intinya, kami mendorong agar LPDP benar-benar menjadi program yang inklusif, adil, dan dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa di mana pun mereka berada,” tegas Lalu. Ia menambahkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi melalui LPDP harus terbuka bagi siapa pun, termasuk kalangan pesantren, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu, serta dari sekolah umum, madrasah, maupun pesantren.
Kritik Bahlil Lahadalia terhadap Syarat TOEFL
Sebelumnya, usulan perubahan syarat TOEFL ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyentil LPDP karena kerap memasang syarat TOEFL yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa.
Bahlil menyebut, syarat yang dipatok LPDP selama ini hanya menguntungkan anak orang kaya saja, bukan orang miskin dan santri. “Jangan disuruh syaratnya itu harus bahasa Inggris TOEFL 700, 800, ya itu mah orang-orang kaya saja,” ujar Bahlil saat ditemui di Ponpes Azzainiyyah, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026) malam.
Bahlil menjelaskan, Partai Golkar tengah mendorong negara untuk hadir dalam memperjuangkan hak-hak dari semua anak bangsa. Golkar, kata Bahlil, mendesak LPDP memberikan porsi beasiswa yang proporsional kepada kalangan santri, bukan hanya untuk siswa sekolah umum.
“Karena belum tentu loh, belum tentu sekolah bagus yang sekarang umum-umum itu, kualitasnya lebih hebat dibandingkan dengan pesantren. Belum tentu,” pungkas Bahlil.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani pada Senin, 9 Maret 2026, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Minggu, 8 Maret 2026.