Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pengembangan energi nasional harus bertumpu pada konsep ketahanan energi atau energy resilience. Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam acara Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-carbon Future. Forum yang diselenggarakan oleh PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid ini berlangsung di Kantor Pusat PLN pada Rabu (11/2/2026).
Visi Ketahanan Energi dan Dekarbonisasi
Eddy menekankan bahwa seluruh implementasi program energi nasional wajib diarahkan pada kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Ia menyoroti adanya paradoks di mana Indonesia sebagai negara kaya sumber daya masih menghadapi tantangan kerentanan pasokan.
“Program transisi energi Indonesia perlu memberi ruang penyesuaian terhadap bauran energi dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan kehandalan,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).
Target Operasional PLTN Tahun 2032
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia telah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mulai tahun 2032 dan 2034. Kapasitas awal diproyeksikan sebesar 500 MW dan ditargetkan meningkat signifikan menjadi 7 GW pada tahun 2040.
Menurut Eddy, energi nuklir merupakan pilihan sumber energi bersih yang handal. Namun, ia mengingatkan bahwa rencana besar ini memerlukan regulasi ketat, terutama menyangkut aspek keamanan dan keselamatan kerja.
Tantangan Pembiayaan dan Risiko Teknologi
Meskipun menawarkan densitas energi yang tinggi, pengembangan nuklir membawa tantangan besar. Eddy merinci beberapa poin krusial seperti kebutuhan pembiayaan yang masif, risiko cost overrun, hingga kesiapan teknologi standar keselamatan tinggi dan pengelolaan limbah radioaktif.
Selain faktor teknis, isu geopolitik turut menjadi perhatian utama. Eddy menyoroti pentingnya negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menentukan teknologi PLTN yang akan diadopsi.
Kedaulatan Nasional di Tengah Kompetisi Global
Di tengah meningkatnya tensi kekuatan besar dunia, Indonesia dituntut cermat dalam memilih mitra teknologi. Hal ini dianggap vital demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dalam jangka panjang.
“Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan serta kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama demi pertumbuhan yang berkualitas,” pungkasnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang dirilis pada 12 Februari 2026.