Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyerahkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) kepada tiga satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan pada Rabu (11/2/2026). Penyerahan yang berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen nyata dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Daftar Satuan Kerja Penerima Penghargaan
Penghargaan ZI-WBK tahun ini diberikan kepada tiga unit kerja yang dinilai berhasil membangun zona integritas di lingkungannya. Ketiga satuan kerja tersebut adalah:
- Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)
- Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur
- Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku
Apresiasi ini diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan integritas birokrasi di lingkungan kementerian.
Komitmen Terhadap Arahan Presiden Prabowo Subianto
Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan efisiensi di seluruh jajaran pemerintahan. Fokus utamanya adalah menutup potensi kebocoran anggaran serta mempersempit ruang terjadinya korupsi maupun pemborosan.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa satuan kerja tersebut telah menjalankan zona wilayah yang berintegritas dan bebas dari korupsi,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menekankan bahwa integritas tidak boleh dianggap sebagai pencapaian luar biasa yang bersifat sesaat, melainkan harus menjadi standar kerja harian. Fadli berharap semakin banyak satuan kerja yang mampu memenuhi standar ZI-WBK di masa mendatang agar menjadi role model bagi unit lainnya.
Proses Penilaian dan Pendampingan Internal
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, menjelaskan bahwa pemilihan pemenang dilakukan secara objektif melalui Tim Penilai Internal (TPI). Terdapat beberapa aspek utama yang menjadi indikator penilaian dalam proses tersebut, mulai dari manajemen perubahan hingga kualitas pelayanan publik.
| Aspek Penilaian | Fokus Utama |
|---|---|
| Manajemen Perubahan | Transformasi budaya kerja dan pola pikir birokrasi. |
| Akuntabilitas Kinerja | Penguatan tanggung jawab dan transparansi hasil kerja. |
| Kualitas Pelayanan | Peningkatan standar layanan prima kepada masyarakat. |
Fryda menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan intensif mulai dari tahap desk evaluation hingga field evaluation yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Informasi lengkap mengenai pemberian penghargaan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Kebudayaan yang dirilis pada 11 Februari 2026.