Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan angka kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya berkurang sebanyak 274.514 unit sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, dan para pengembang properti.
Detail Penurunan Backlog Perumahan
Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pada awal 2025, angka backlog di Jawa Tengah tercatat sebesar 1.332.968 unit. Melalui berbagai upaya penanganan selama setahun terakhir, sisa backlog kini berada di angka 1.058.454 unit. Data tersebut dipaparkan Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Rabu (11/2/2026).
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulisnya.
Strategi Kolaborasi dan Program RTLH
Luthfi mendorong percepatan penuntasan backlog sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng juga menjalankan sejumlah program pendukung untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, di antaranya:
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Rehabilitasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Langkah-langkah strategis ini juga dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Luthfi optimis kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah dapat terpenuhi melalui sinergi ini.
Aturan Tata Ruang dan Lahan Sawah Dilindungi
Meskipun mengejar target pembangunan, Luthfi menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus tetap memperhatikan ketersediaan lahan dan aturan tata ruang yang berlaku. Ia memberikan peringatan keras agar Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dinilai sangat krusial karena kewenangan terkait tata ruang berada di masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar ekspansi perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan daerah.
Dukungan Sektor Properti dan FLPP
Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyatakan bahwa dukungan Pemprov Jateng sangat penting dalam mendorong pemenuhan hunian layak. Ia mengungkapkan bahwa REI Jateng rutin melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi setiap tiga bulan untuk memantau percepatan program perumahan.
Hermawan juga menilai keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat membantu pencapaian target, terutama dengan adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia mengimbau seluruh anggota asosiasi untuk bekerja secara profesional dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Informasi mengenai capaian penurunan backlog perumahan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Gubernur Jawa Tengah dalam agenda Rakerda DPD REI Jateng pada 11 Februari 2026.