Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kembali kondisi Pasar Palmerah yang dinilai semrawut, khususnya terkait akses menuju stasiun dan penertiban angkutan kota. Pernyataan ini disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta pada Senin (23/2/2026), merespons keluhan masyarakat mengenai angkot yang kerap ngetem sembarangan dan pedagang yang berjualan tidak tertata. Ia berjanji akan segera membenahi kawasan tersebut.
Kondisi Pasar Palmerah dan Janji Perbaikan
Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan di kawasan Pasar Palmerah, mencontoh penataan yang telah berhasil diterapkan di Cikini. “Untuk Palmerah memang kita segera akan lakukan perbaikan seperti di Cikini,” kata Pramono.
Menurutnya, salah satu persoalan krusial di Palmerah adalah akses menuju Stasiun Palmerah yang belum tertata dengan baik. Ia menyebutkan bahwa masih banyak warga yang terpaksa melompati pagar rel untuk mencapai stasiun.
“Di Palmerah itu orang untuk ke stasiun itu harus sebagian masih lompat pagar, persis seperti yang kemarin kita selesaikan di Cikini,” ujarnya.
Koordinasi dengan PT KAI dan Contoh Cikini
Untuk mengatasi masalah ini, Pramono telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan PT KAI. Hal ini penting mengingat pengelolaan stasiun berada di bawah kewenangan PT KAI.
Pramono mencontohkan keberhasilan penataan di kawasan Cikini yang melibatkan pembangunan pelican crossing. Fasilitas tersebut terbukti efektif dalam memudahkan penyeberang jalan dan menyelesaikan persoalan di area tersebut. “Karena harus bekerja sama dengan KAI. Yang memiliki stasiun itu kan KAI. Apa yang kami lakukan di Cikini, kemudian dibangun pelican crossing, itu menyelesaikan persoalan yang ada di Cikini,” jelasnya.
Optimisme Penataan Menyeluruh
Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa konsep penataan serupa akan diterapkan di Palmerah. Dengan akses yang lebih tertata, ia optimistis angkutan kota tidak lagi ngetem sembarangan dan pedagang dapat ditata lebih rapi.
“Untuk Palmerah akan kami lakukan yang sama, termasuk pedagang nantinya kalau itu sudah bisa dilakukan, maka orang tidak bisa, terutama angkot dan sebagainya, ngetem sembarangan,” imbuhnya.
Informasi mengenai rencana penataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya di Balai Kota pada Senin, 23 Februari 2026.