Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diadang sekelompok mahasiswa saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi pada Selasa, 10 Maret 2026. Peristiwa ini terjadi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, usai Dedi mengikuti rapat paripurna. Para mahasiswa mencecar Dedi Mulyadi terkait penanganan banjir dan dugaan penyimpangan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi.
Kritik Mahasiswa Terkait Penanganan Banjir
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna, menyatakan bahwa mahasiswa dan masyarakat menilai kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan banjir belum menunjukkan solusi konkret. Ia menyoroti pembangunan polder di beberapa kecamatan yang dinilai belum berfungsi maksimal. “Sebagai mahasiswa dan masyarakat kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan,” ujar Rafi Priyatna, Rabu (11/3/2026).
Rafi menduga, banjir yang tetap terjadi secara masif di sejumlah wilayah, termasuk yang berdekatan dengan polder, disebabkan oleh kurangnya kajian pemerintah. “Hal ini kami duga terjadi karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” katanya. Selain itu, mahasiswa juga menuntut normalisasi sungai yang dinilai belum merata, dengan masih adanya bangunan komersial di bantaran sungai yang mengganggu aliran air.
Sorotan Anggaran BUMD
Selain isu banjir, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Bekasi terkait penyertaan modal kepada sejumlah BUMD. Nilai penyertaan modal ini mencapai sekitar Rp 48 miliar. Menurut Rafi, penyertaan modal tersebut diduga belum memiliki dasar peraturan daerah (Perda), sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
“Dalam hal ini juga kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi,” tegas Rafi. Mahasiswa berharap dapat berdialog lebih serius dengan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menyampaikan aspirasi ini secara mendalam.
Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi memberikan tanggapan singkat kepada mahasiswa, menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan. “Tanggapan dari Pak Gubernur sendiri dia hanya menyampaikan bahwa ‘iya akan ditindaklanjuti’. Tentu kami selaku massa aksi itu kecewa,” ungkap Rafi. Percakapan tersebut tidak berlangsung lama karena agenda gubernur yang padat.
Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Dedi Mulyadi mengunggah momen tersebut dan menyatakan akan mengevaluasi fungsi polder air yang disebut belum optimal. “Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal nanti saya evaluasi. Problem-problemnya akan diselesaikan,” ujar Dedi. Ia menambahkan, evaluasi akan melibatkan tim dan para ahli di bidang pengairan untuk mencari solusi teknis.
Dedi juga menilai penanganan banjir membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan. “Saya balik nanya, banjir tahun ini dengan tahun lalu tinggi mana? Tinggi tahun kemarin. Kita kan evaluasi tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Kekecewaan Mahasiswa
Mahasiswa awalnya tidak mengetahui kehadiran Dedi Mulyadi di rapat paripurna tersebut, namun antusias saat bertemu langsung. Meskipun demikian, Rafi Priyatna menyayangkan dialog yang belum tuntas. “Sayangnya kami belum selesai berdialog dengan Pak Gubernur tapi beliau sudah menyebar konten yang sifatnya framing aksi yang kami lakukan,” kata Rafi.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna, dan unggahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya.