Gubernur Jakarta Pramono Anung menggelar rapat khusus pada Selasa, 24 Februari 2026, untuk membahas keluhan warga terkait kebisingan dari operasional lapangan padel. Rapat ini bertujuan mencari solusi atas keresahan masyarakat sekaligus mengevaluasi aturan operasional tempat olahraga agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Keluhan Warga di Haji Nawi dan Pulomas
Protes warga terhadap kebisingan lapangan padel mencuat di beberapa wilayah, termasuk kawasan Haji Nawi, Cilandak, dan Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur. Salah seorang warga Haji Nawi, Naufal (27), mengaku telah berulang kali melaporkan masalah ini melalui aplikasi JAKI sejak November tahun lalu.
“Aku tuh tadinya November satu laporan, Desember satu laporan, Januari sama Februari itu seminggu tiga kali laporan aku lewat JAKI gitu,” kata Naufal pada Kamis (19/2). Ia menambahkan, mediasi dengan pihak pengelola pada 31 Januari tidak membuahkan hasil. Naufal berharap lingkungan tempat tinggalnya kembali tenang tanpa suara teriakan pemain dan pukulan raket.
Di Pulomas, warga juga merasakan keresahan serupa. Ratna, seorang warga setempat, menjelaskan bahwa pembangunan lapangan padel dimulai pada Juni 2024. Warga dan pengurus lingkungan merasa kebingungan karena tidak pernah dimintai persetujuan pembangunan oleh pihak pengelola saat pembukaan pada November 2024.
Akibatnya, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin mendirikan bangunan. “Nah, selama berjalannya sidang, kita akhirnya tahu bahwa bukti dari Pemerintah Kota (Pemkot) justru. Wali Kota mengeluarkan bukti ada, dikeluarkannya SP satu, SP dua, SP tiga, SP pembongkaran (lapangan),” ungkap Ratna. Surat peringatan (SP) tersebut diterbitkan pada Mei 2025, setelah lapangan beroperasi. Ratna juga menyoroti peningkatan volume kendaraan dan keramaian akibat turnamen yang mengganggu kenyamanan warga.
Pramono Anung Akui Terima Banyak Laporan
Gubernur Pramono Anung membenarkan telah menerima laporan dari berbagai lokasi, termasuk Haji Nawi, Cilandak, dan Pulomas. Ia menyoroti dampak kebisingan yang mengganggu warga, bahkan hingga menyebabkan bayi berusia satu setengah tahun sulit tidur karena aktivitas padel yang berlangsung hingga malam hari.
“Saya juga mendapatkan laporan berbagai tempat tentang padel ini yang mendapatkan keberatan dari masyarakat. Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya juga nggak fair,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pramono menegaskan bahwa meskipun aktivitas olahraga perlu didukung, pengelola wajib mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar, terutama di kawasan padat penduduk. Ia membedakan operasional lapangan padel di area komersial yang mungkin tidak bermasalah jika beroperasi hingga malam, dengan lapangan di tengah permukiman yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Rapat Khusus Pemprov DKI Kaji Perizinan dan Dampak Lingkungan
Rapat khusus yang dipimpin Gubernur Pramono Anung pada Selasa (24/2/2026) melibatkan dinas-dinas terkait. Agenda rapat mencakup pengkajian aspek perizinan, tata ruang, hingga dampak operasional lapangan padel terhadap lingkungan sekitar.
“Nanti kita dengarkan semuanya, baru kita putuskan langkah yang paling tepat,” kata Pramono. Ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti setiap persoalan yang berdampak pada kenyamanan warga, dengan kebijakan yang diambil berdasarkan pembahasan komprehensif.
Informasi lengkap mengenai penanganan isu kebisingan lapangan padel ini disampaikan melalui pernyataan resmi Gubernur Pramono Anung dan hasil rapat khusus yang dirilis pada Selasa, 24 Februari 2026.