Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengumumkan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 22 April 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di Timur Tengah yang harus menjamin keselamatan seluruh jemaah.
Prioritas Keselamatan Jemaah Haji
Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa skenario keberangkatan tersebut akan dijalankan apabila tidak ada perubahan signifikan atau eskalasi konflik di Timur Tengah menurun. “Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan itu menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia berangkat haji, maka tanggal 22 April adalah keberangkatan haji kloter pertama,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/3/2026) malam.
Rencana ini akan dimatangkan setelah konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, untuk memastikan keselamatan jemaah haji sebagai prioritas utama.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji, itu yang paling penting. Jadi siapkan berbagai skenario, jadi petunjuk Presiden siapkan berbagai skenario orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelas Dahnil.
Skenario Mitigasi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyiapkan empat skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan demi alasan keamanan jika konflik terus berlanjut, bahkan hingga opsi penundaan keberangkatan.
Dahnil menyebutkan, Kemenhaj akan berkomunikasi intensif dengan otoritas penerbangan haji Arab Saudi serta otoritas udara dari berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan rute penerbangan alternatif, seperti melalui jalur selatan atau Afrika, yang juga sempat diwacanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Skenarionya seperti Covid yang lalu, misalnya, kalau membahayakan jemaah, membahayakan keselamatan maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul bila keselamatan warga negara kita terancam,” kata Dahnil.
Koordinasi dengan DPR RI juga menjadi bagian penting dari arahan Presiden Prabowo. “Nanti kami akan bicarakan dengan DPR. Tentu nanti keputusan terkait dengan penyelenggaraan haji seperti apa, apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak, itu tentu atas pertimbangan banyak hal. Yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Yang jelas tadi, keselamatan jemaah yang pertama dan yang utama,” imbuhnya.
Dampak Konflik Geopolitik di Timur Tengah
Ketidakpastian jadwal keberangkatan haji ini tidak terlepas dari situasi geopolitik di Timur Tengah yang memanas. Kawasan tersebut diliputi ketidakpastian penerbangan menyusul konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran.
Perang ini dimulai dengan serangan misil dari Israel dan Amerika Serikat ke Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan menembakkan sejumlah misil ke lokasi terkait operasi militer AS. Beberapa pangkalan udara AS yang menjadi target serangan meliputi Al Udeid di Qatar, Al-Salem di Kuwait, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, serta Markas Armada Kelima AS di Bahrain.
Akibat eskalasi konflik tersebut, sejumlah bandara utama yang kerap menjadi tempat transit di Timur Tengah sempat lumpuh. Kemenhaj mencatat, sekitar 2.000 jemaah umrah asal Indonesia bahkan sempat tertahan untuk kembali ke tanah air akibat masalah penerbangan ini.
Informasi lengkap mengenai persiapan keberangkatan haji 2026 dan skenario mitigasi disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Menteri Haji dan Umrah yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.