Rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga ringan atau pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih menuai sorotan tajam. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Moreno Soeprapto, dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terpisah menyampaikan keberatan dan mendesak penundaan kebijakan tersebut pada Selasa, 24 Februari 2026.
Sorotan IMI Terhadap Impor Kendaraan Niaga
Moreno Soeprapto menyoroti potensi hilangnya lapangan kerja di Indonesia akibat rencana impor tersebut. “Dengan melakukan impor 105.000 unit mobil secara CBU dengan nilai hampir 25 triliun rupiah berarti peluang membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia itu tidak ada. Yang ada, justru memberi lapangan kerja buat India,” tegas Moreno dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan pikap dan light truck yang akan diimpor oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara sejatinya sudah tersedia di Tanah Air. Moreno melihat momentum ini sebagai peluang besar untuk menunjukkan kesiapan dan kompetensi industri rancang bangun serta modifikasi kendaraan dalam negeri.
Beberapa anggota IMI disebut mampu melakukan konversi kendaraan secara menyeluruh, termasuk rancang bangun dari sasis, bodi, hingga sistem penggerak, baik mesin konvensional maupun listrik. “PT Pindad sebagai perusahaan calon mobil nasional (mobnas) seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo, memiliki kemampuan dalam memproduksi kendaraan nasional, seperti yang dibutuhkan Agrinas,” ujar Moreno.
Jika produksi Pindad belum mencukupi, Moreno menyarankan pemanfaatan mobil produksi dalam negeri dari merek seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, Daihatsu, Isuzu, Wuling, hingga DFSK yang telah memenuhi ketentuan TKDN 40 persen. Moreno juga mempertanyakan aspek purnajual: “Kenapa harus impor? Sementara Mahindra & Mahindra dan Tata Motors saja, tidak ada pabrik maupun dilernya di sini. Lalu, bagaimana jika ada kerusakan dan membutuhkan spare part?”
DPR Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor Pikap
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut merespons rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India. Setelah menjadi sorotan publik, Dasco meminta pemerintah untuk menunda rencana tersebut.
“Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco dalam keterangan resmi pada Selasa (24/2/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap Presiden Prabowo Subianto akan membahas secara rinci rencana impor tersebut setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya di luar negeri.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dirilis pada Selasa, 24 Februari 2026.