Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia sudah seharusnya mengambil peran aktif dan tidak hanya menjadi penonton dalam upaya perdamaian di Palestina. Pernyataan ini disampaikan Meutya menyusul bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), sebuah langkah baru yang dinilai strategis.
Langkah Strategis Indonesia di Board of Peace
Meutya Hafid mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah besar dan sudah saatnya bagi negara ini untuk bertindak. “Melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika. It’s a big step dan sudah saatnya,” kata Meutya dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (23/2/2026).
Sebagai negara menengah, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi aktif di kancah internasional, khususnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Di saat yang bersamaan ketika kita menjadi negara yang lebih middle gitu ya, ya kita juga nggak bisa hanya jadi penonton, dan untuk Palestina memang kita nggak mau hanya jadi penonton. Jadi kita harus masuk dan dialah ada forum yang tepat, yaitu BoP, yang sebelumnya nggak ada,” ujarnya.
BoP: Jalur Resmi di Luar PBB yang Diakui
Meutya menjelaskan bahwa BoP merupakan forum yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum ini menyediakan jalur resmi di luar PBB untuk membantu rekonstruksi Palestina, mengingat PBB selama ini belum memiliki forum khusus untuk tujuan tersebut.
“Kita juga melihat bahwa secara tradisi memang ada perdamaian-perdamaian dunia, termasuk di Indonesia ketika kita Konferensi Meja Bundar misalnya, yang memang ditengahi atau dilakukan di forum yang berbeda di luar PBB tapi diakui PBB,” jelas Meutya. Ia menambahkan, “Jadi BoP ini kan juga sudah acknowledge by PBB gitu ya. Jadi bukan terpisah, bertentangan, nggak juga. Cuman memang ada jalur lain di luar PBB, dan saya rasa selama di situ ada celah harapan, Indonesia wajib untuk mencoba, dan langkah Pak Presiden berani.”
Komitmen Presiden Prabowo untuk Palestina
Meutya Hafid turut mengungkap pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam memutuskan bergabung dengan BoP. Presiden Prabowo disebut tidak mempermasalahkan jika langkah ini dianggap tidak populis, demi mengupayakan kemerdekaan Palestina.
“Beliau sempat mengatakan bahasnya begini, ‘Kalau ini tidak populis saya tidak apa-apa. Saya rasa ini yang benar dan kita harus mencoba, memberikan, berusaha sekuatnya untuk kemerdekaan Palestina,'” tutur Meutya mengutip pernyataan Presiden.
Menurutnya, bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan pendekatan paling realistis untuk membantu Palestina. Meutya menilai bahwa cara-cara lama yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. “Kalau kita melakukan pendekatan terhadap Palestina dengan cara-cara yang sama selama 10 tahun terakhir yang kita lihat itu not working, tidak berhasil, tidak membawa kita lebih dekat kepada kemerdekaan Palestina toh buktinya sampai sekarang. Kenapa tidak kita lakukan hal-hal lainnya seperti ini?” ungkapnya.
“Jadi ini saya rasa ya itu Indonesia wajib sekali lagi ketika ada celah untuk berusaha lebih atau berbeda, dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan harapan output-nya berbeda,” lanjutnya.
Risiko dan Prinsip Indonesia
Meutya mengakui bahwa setiap keputusan akan memiliki risiko, dan Presiden Prabowo Subianto pun memahami potensi risiko tersebut. “Tapi selama kita bisa mencoba, selama apa ada harapan, mari kita lakukan. Beliau (Prabowo) selalu juga mengatakan bahwa jika memang ini melanggar, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita sebagai negara Indonesia yang menjunjung kemerdekaan Palestina, ya beliau akan keluar. Indonesia akan keluar. Jadi opsi itu tetap selalu terbuka,” pungkasnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026, dalam program Blak-blakan detikcom.